Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri Natamenggala. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pelayanan pertanahan menjadi salah satu fokus yang dibawa Hasan Basri Natamenggala setelah dipercaya memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat sejak Juli 2026.
Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan kini menghadapi tantangan pelayanan di Jawa Barat yang memiliki dinamika persoalan pertanahan cukup beragam. Ia menekankan pentingnya memastikan program kerja berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Saya tidak mau muluk-muluk, yang paling penting sekarang adalah menjalankan program kerja sebaik-baiknya, supaya pelayanan kita membantu dan memudahkan masyarakat,” ujar Hasan.
Semangat tersebut juga sejalan dengan momentum Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2026. Pada 24 September 2026, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat melaksanakan Upacara Peringatan HANTARU yang dipimpin langsung oleh Hasan Basri dan dihadiri jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Peringatan HANTARU tahun ini menjadi momentum bagi jajaran ATR/BPN Jawa Barat untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, akuntabel, serta berorientasi kepada masyarakat.
Dengan mengusung semangat “Transformasi Melayani Lebih Pasti”, jajaran ATR/BPN Jawa Barat menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan terpercaya.
Menurut Hasan, peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan jajaran BPN membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Pengalaman di Lampung menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan sinergi antara BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait.
Saat memimpin Kanwil BPN Lampung, Hasan terlibat dalam penanganan sejumlah persoalan pertanahan. Pada April 2026, ia menjadi narasumber dalam Rapat Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Wakil Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pada Mei 2026, penyelesaian konflik agraria di Gedong Meneng, Tulang Bawang, yang melibatkan aset negara di bawah Kementerian Pertahanan, juga menjadi bagian dari penanganan persoalan pertanahan di wilayah tersebut.
Selain itu, Kanwil BPN Lampung di bawah kepemimpinannya menerima penghargaan atas penyelesaian target pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 dari KPKNL Bandar Lampung pada Desember 2025. Progres sertipikasi tanah wakaf dan penertiban tanah telantar juga menjadi bagian dari agenda yang dijalankan.
Di Jawa Barat, transformasi layanan kini semakin diarahkan pada sistem digital. Hasan menyebut Kantor Pertanahan (Kantah) BPN di seluruh Jawa Barat telah mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik, termasuk dalam penerbitan Sertipikat Elektronik.
Penerapan sistem tersebut sebelumnya dilakukan secara bertahap melalui sejumlah kantor percontohan, di antaranya Kantah Kota Bandung, Depok, Bekasi, dan Bogor. Implementasi kemudian diperluas ke Kantah BPN lainnya di Jawa Barat.
“Seluruh jajaran Kantah se-Jawa Barat telah mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi,” tegas Hasan.
Digitalisasi menjadi bagian dari upaya untuk membuat layanan pertanahan lebih terintegrasi sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Perubahan sistem juga diharapkan dapat mendukung proses pelayanan yang semakin sederhana dan transparan.
Bersamaan dengan itu, Hasan menilai sinergi lintas sektor tetap diperlukan untuk menghadapi persoalan pertanahan di Jawa Barat. Koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga penyelesaian masalah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Momentum HANTARU 2026 sekaligus mempertegas arah tersebut. Transformasi pelayanan tidak hanya berbicara mengenai perubahan sistem, tetapi juga bagaimana seluruh jajaran ATR/BPN menjaga profesionalisme dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang pasti.
Dengan kombinasi penguatan pelayanan, digitalisasi, dan koordinasi lintas sektor, Hasan Basri membawa agenda transformasi BPN Jawa Barat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Semangat “Transformasi Melayani Lebih Pasti” menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin mudah, cepat, transparan, dan terpercaya.
Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026. Melayani, Profesional, Terpercaya.
