Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kiri) memberikan keterangan kepada awak media usai rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di wilayah Papua. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menangani persoalan perumahan di wilayah Papua. Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinilai sebagai terobosan nyata yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri usai rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di enam provinsi wilayah Papua, yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurut Tito, program yang diinisiasi oleh Maruarar Sirait ini merupakan langkah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala nasional, khususnya untuk wilayah Papua. Ia menyoroti target pembangunan dan bedah minimal 21.000 rumah, yang dinilai sangat signifikan dalam mengurangi backlog perumahan.
“Program ini luar biasa. Baik rumah subsidi maupun bedah rumah, semuanya menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Ini bukti kehadiran negara,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan perumahan di Papua tidaklah sederhana. Dengan cakupan enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, kebutuhan anggaran menjadi sangat besar jika hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat melalui program PKP menjadi kunci percepatan.
“Kalau dibagi rata, setiap daerah harus menanggung ratusan unit. Ini tentu berat jika hanya mengandalkan daerah. Maka kehadiran pemerintah pusat sangat menentukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menilai pendekatan komprehensif yang dilakukan PKP—mulai dari bedah rumah, rumah subsidi, hingga penanganan kawasan kumuh—menjadi indikator kuat capaian program yang terukur dan berdampak langsung.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program perumahan di Papua tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas kawasan. Beberapa wilayah seperti Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong juga masuk dalam program penataan kawasan kumuh.
Dengan capaian tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.
