Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026). Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan.
Kepastian tersebut disampaikan Mendagri setelah melakukan konfirmasi langsung dengan Perum Bulog terkait cadangan beras pemerintah di wilayah-wilayah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Tito usai memimpin Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh, yang digelar di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
“Stok beras kita aman. Untuk wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, ketersediaannya cukup hingga enam bulan ke depan,” ujar Tito kepada awak media.
Bahkan, di sejumlah daerah di Aceh, stok beras disebut mampu mencukupi kebutuhan lebih dari enam bulan. Tito mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara. Menurutnya, cadangan beras di gudang tersebut mencapai sekitar 28.000 ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sembilan bulan.
“Saya pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara, stoknya sekitar 28 ribu ton. Itu cukup sampai sembilan bulan,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri mengakui bahwa tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan proses pendistribusian, terutama ke wilayah terdampak bencana yang akses jalannya masih terbatas. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian agar distribusi logistik berjalan lancar.
Tito menegaskan, swasembada pangan menjadi salah satu prioritas nasional, sehingga sektor pertanian di daerah terdampak bencana mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menyiapkan berbagai program untuk menghidupkan kembali lahan pertanian yang terdampak.
“Beliau sudah menyiapkan program untuk mengembalikan fungsi lahan sawah agar kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.
Selain soal pangan, Mendagri juga menyoroti penanganan rumah warga yang rusak akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pendataan warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, sementara rusak berat atau hilang akan dibangunkan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap, warga juga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Dalam kesempatan itu, Tito mengimbau kepala daerah agar mengoptimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya sehingga pendataan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya. Kita buat sesederhana mungkin,” tegas Mendagri.
