Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Bupati Mimika Johannes Rettob (kanan) usai melakukan pertemuan membahas program bedah rumah, rumah subsidi, dan KUR Perumahan di Jakarta.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan program perumahan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tidak hanya melalui bantuan bedah rumah dan rumah subsidi, pemerintah juga menyiapkan fasilitasi sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Maruarar dengan Bupati Mimika Johannes Rettob di Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menggerakkan sektor usaha perumahan di daerah.
Dalam pertemuan itu, Maruarar mengungkapkan bahwa berdasarkan data Susenas, terdapat 6.078 kepala keluarga di Mimika yang masih menempati rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 589 keluarga telah mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah pada 2026.
“Tahun lalu masih nol, sekarang Presiden Prabowo membantu lebih dari 500 keluarga,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, bantuan perumahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk memastikan penerima program memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya.
Untuk itu, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah secara gratis bagi penerima BSPS yang memenuhi persyaratan.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran teknis menyampaikan bahwa data 589 penerima bantuan bedah rumah di Mimika telah ditandai dan disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, proses sertifikasi akan dilakukan dengan memperhatikan peruntukan serta status kepemilikan tanah.
Menurut Maruarar, kebijakan ini merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4 yang menjadi sasaran program bedah rumah.
Selain bedah rumah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pembangunan rumah subsidi di Mimika. Dari alokasi 629 unit pada 2026, sebanyak 464 unit telah terbangun dan terjual. Artinya, masih terdapat 165 unit yang perlu dikejar penyelesaiannya dalam sisa waktu sekitar 55 hari menjelang akhir tahun.
Maruarar meminta jajaran terkait mengoptimalkan waktu yang tersedia agar target pembangunan rumah subsidi tersebut dapat tercapai.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar turut mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperkuat pelaku usaha lokal, mulai dari kontraktor, pengembang hingga toko material bangunan.
Ia menjelaskan, KUR Perumahan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM dengan bunga yang disubsidi pemerintah sebesar 5 persen. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan debitur menjadi 6 persen per tahun.
Khusus pembiayaan hingga Rp100 juta, pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut tanpa agunan tambahan. Kebijakan ini diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih mudah sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.
“Tujuannya supaya rakyat lepas dari rentenir. Prosesnya mudah, tidak perlu jaminan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, cepat, dan bunganya murah,” kata Maruarar.
Ia juga menyebutkan kuota KUR telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan memperluas kesempatan bagi pelaku UMKM di sektor perumahan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa pembangunan perumahan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program perumahan di wilayahnya.
Johannes mengungkapkan, pemerintah daerah telah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan program perumahan. Mimika juga telah menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejak 2024.
Maruarar mengapresiasi langkah tersebut karena pembebasan BPHTB dan PBG dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah.
Ia menjelaskan, kebijakan kemudahan perumahan bagi MBR merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada November 2024, sebelum pelantikan presiden. Saat itu, Presiden meminta agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses hunian, termasuk melalui pembebasan biaya dan pajak tertentu.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga menyampaikan dukungan tambahan sebanyak 300 unit program BSPS untuk Kabupaten Mimika.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Mimika yang dapat menempati rumah layak, memiliki kepastian hukum atas tanahnya, serta memperoleh akses pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
