Dok: HF.
Jakarta – Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) terus menunjukkan perkembangan positif. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total penyaluran KPP mencapai sekitar Rp7,4 triliun sejak program tersebut diluncurkan.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi BTN sebagai salah satu motor utama pembiayaan dalam ekosistem perumahan, khususnya melalui skema KPP Supply yang menyasar pelaku usaha di sektor perumahan.
Respons positif terhadap program KPP juga mendorong pemerintah meningkatkan kuota pembiayaan secara nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kuota KPP dinaikkan dari sebelumnya Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Kenaikan kuota tersebut menjadi peluang bagi semakin banyak pelaku usaha maupun masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan.
Dari total penyaluran BTN sekitar Rp7,4 triliun, sebesar Rp5,4 triliun berasal dari KPP Supply, sedangkan sekitar Rp2 triliun disalurkan melalui KPP Demand.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan KPP membuka akses pembiayaan yang lebih luas, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok sektor perumahan.
Menurut dia, skema tersebut dapat memperkuat pembiayaan di berbagai lini, mulai dari pengembang, kontraktor hingga pedagang bahan bangunan.
“Program ini memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan,” ujar Helmy.
Pada KPP Supply, pembiayaan ditujukan kepada pelaku usaha seperti pengembang perumahan, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Plafon kredit untuk skema ini dapat mencapai Rp5 miliar.
Sementara KPP Demand menyasar individu pelaku UMKM dengan pembiayaan hingga Rp500 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah yang sekaligus mendukung kegiatan usaha.
Besarnya minat terhadap program tersebut juga terlihat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga periode pencatatan terakhir, terdapat 353 peminat KPP dengan total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp424,94 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 peminat berasal dari KPP Supply dengan nilai sekitar Rp288,97 miliar. Sementara 296 peminat lainnya masuk dalam kategori KPP Demand dengan total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp135,97 miliar.
BTN sendiri telah menyalurkan KPP sebesar Rp5,25 triliun sejak awal 2026 hingga 9 September 2026. Angka tersebut mencakup sekitar separuh dari target penyaluran KPP BTN tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp10 triliun.
Helmy menilai tingginya permintaan menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang masih besar di dalam ekosistem perumahan. Karena itu, BTN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha agar akses pembiayaan dapat semakin luas.
Di sisi lain, Maruarar menilai respons masyarakat dan pelaku usaha terhadap KPP cukup kuat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menambah kuota nasional.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan banyak sektor sekaligus. Ketika pembangunan rumah meningkat, aktivitas pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan hingga tenaga kerja juga ikut bergerak.
Dengan tambahan kuota menjadi Rp50 triliun, ruang penyaluran KPP masih terbuka luas. Bagi BTN, momentum tersebut sekaligus memperkuat perannya dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berada di dalam rantai ekonomi perumahan.
Program KPP pun tidak hanya diarahkan untuk mendorong kepemilikan rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem pembiayaan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir.
