Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, secara resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, secara resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis BNPB dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kapasitas organisasi menghadapi tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 139 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNPB. Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat struktural BNPB serta sejumlah pejabat internal lainnya.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Yahya Junaidi, S.E., M.Si., sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum pada Sekretariat Utama; Pambudi Suroyo Jati, S.E., M.Ak., sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Utama; serta Luqmanul Hakim, S.T., M.T., sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Dalam prosesi pelantikan, ketiga pejabat tersebut mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala BNPB. Mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas, serta mengutamakan profesionalisme dalam mendukung penanggulangan bencana nasional.
“Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara,” demikian salah satu kutipan sumpah jabatan yang diucapkan dalam prosesi tersebut.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya tantangan kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh respons lapangan, tetapi juga kekuatan tata kelola organisasi dan kualitas koordinasi internal.
Jabatan Kepala Biro SDM dan Umum dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya manusia berjalan optimal, termasuk dukungan administrasi dan pelayanan kelembagaan di lingkungan BNPB. Penguatan pada sektor ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja organisasi secara menyeluruh.
Sementara itu, posisi Kepala Biro Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga pengelolaan anggaran negara agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tata kelola keuangan yang kuat dianggap menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai program penanggulangan bencana di Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam proses pemulihan pascabencana. Jabatan tersebut berkaitan langsung dengan upaya membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak, termasuk pemulihan ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup.
Pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari penyegaran organisasi BNPB guna memperkuat sinergi antarunit kerja. Dengan pengalaman dan kompetensi para pejabat yang baru dilantik, BNPB berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas koordinasi penanggulangan bencana dapat terus meningkat di berbagai daerah.
