Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APERSI. Dok: Istimewa.
Jakarta – Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APERSI yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor perumahan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.
Dalam forum yang juga dihadiri jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan BP Tapera tersebut, Suyus menegaskan bahwa tata ruang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program pembangunan perumahan nasional. Menurutnya, penyediaan lahan harus didukung oleh sinkronisasi data tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam menyelaraskan data tata ruang. Hal ini agar penyediaan lahan untuk program perumahan dapat berjalan optimal, seraya tetap menjaga keberlanjutan lahan-lahan produktif nasional,” ujar Suyus.
Suyus menjelaskan, penyelarasan tata ruang akan memberikan kepastian bagi pembangunan kawasan perumahan sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian, perlindungan lahan produktif, dan keberlanjutan pembangunan.
Dalam Rakernas APERSI tersebut, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Heriyandi Roni, turut menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses perizinan dapat berjalan lebih cepat dan selaras.
“Kami terus mendorong antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah agar regulasi serta perizinan di tingkat lokal dapat selaras dengan sinergi kebijakan pusat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan, Kreshnariza Harahap, menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk merumuskan berbagai solusi strategis dalam mendukung keberhasilan program perumahan nasional.
“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi dan masukan strategis dari asosiasi untuk bersama-sama merumuskan solusi untuk tercapainya program ini,” ujarnya.
Di sisi pembiayaan, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyatakan optimistis target penyediaan rumah bersubsidi dapat tercapai melalui penguatan inovasi layanan dan sistem verifikasi yang semakin akurat.
“Kami sangat optimis target penyediaan rumah bersubsidi dapat tercapai dengan baik. Seluruh inovasi layanan dan proses verifikasi yang ada saat ini pada prinsipnya dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah benar-benar akurat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Melalui Rakernas APERSI ini, pemerintah bersama para pengembang berharap sinergi yang semakin erat dapat mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat, sekaligus mendukung target pembangunan perumahan nasional secara berkelanjutan.
