Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih (HMTN-MP) di Gedung Nusantara, Senayan. Dok: Istimewa.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong Himpunan Pertanian Merah Putih mengambil peran lebih strategis dalam memperkuat posisi petani. Ia mengusulkan organisasi tersebut menjadi off-taker yang ikut menyerap dan mengelola hasil panen petani hingga membuka akses ke pasar.
Gagasan itu disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih (HMTN-MP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Firman, peran off-taker tidak sebatas membeli hasil pertanian. Model tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem yang memberikan pembinaan, pendampingan, pengelolaan resi gudang hingga membantu petani mendapatkan akses pasar.
“Saya usulkan menjadi off-taker. Off-taker itu adalah mereka itu akan menjadi salah satu pengepul daripada hasil pertanian, dan kemudian mereka memberikan fungsi pembinaan, mereka melakukan fungsi pendampingan, mereka melakukan fungsi untuk menjalankan resi gudang, kemudian mereka melakukan fungsi pasar untuk memfasilitasi petani sesuai dengan kearifan lokal,” ujar Firman.
Perkuat Akses Pasar dan Pembiayaan
Firman menilai penguatan petani tidak cukup hanya dilakukan dari sisi produksi. Petani juga membutuhkan kepastian pasar, akses pembiayaan, sarana produksi, serta perlindungan terhadap risiko usaha tani.
Karena itu, ia mendorong Himpunan Pertanian Merah Putih membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri alat pertanian, perusahaan asuransi dan perbankan.
Kolaborasi tersebut dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi petani terhadap kebutuhan produksi sekaligus pembiayaan dengan skema yang lebih sesuai dengan siklus pertanian.
Firman juga menawarkan pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema kredit dengan pembayaran setelah panen.
“Bagaimana kalau mereka itu memprakarsai, karena tadi kan bilang dari sisi modal kuat, dari fasilitas kuat, mereka itu nanti bisa kolaborasi dengan industri alat-alat pertanian, dan kemudian kolaborasi dengan asuransi, dan kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan bank, yang menggunakan program-program KUR, atau kredit dengan murah skemanya, nanti ada sistem bayar pascapanen,” katanya.
Tak Langsung Diterapkan Nasional
Meski melihat peluang besar dalam skema tersebut, Firman mengingatkan agar konsep off-taker tidak langsung diterapkan secara nasional.
Ia mengusulkan pemerintah dan Himpunan Pertanian Merah Putih terlebih dahulu menjalankan pilot project di wilayah tertentu.
Menurut Firman, proyek percontohan dibutuhkan untuk menguji model tersebut secara nyata sekaligus mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul sebelum diperluas ke daerah lain.
“Jangan digerakkan secara nasional, tapi bikin pilot project dulu, percontohan dulu,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan sebuah program perlu diukur melalui praktik di lapangan. Dengan proyek percontohan, kelemahan maupun keunggulan model off-taker dapat diketahui sejak awal.
“Karena segala sesuatu kalau tidak ada percontohan, tidak ada ukuran nanti, di mana untuk melihat kelemahannya, dan di mana untuk melihat keberhasilannya,” lanjut Firman.
Gagasan tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem pertanian yang lebih terintegrasi. Himpunan Pertanian Merah Putih tidak hanya menjadi wadah petani, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara petani, pembiayaan, sarana produksi, penyimpanan dan pasar.
Dengan model itu, petani diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok dan tidak menghadapi persoalan pasar seorang diri ketika musim panen tiba.
