Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama jajaran menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dok: Istimewa.
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat angin segar dalam upaya memperkuat berbagai program strategis nasional. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Komisi II menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,23 triliun.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan tambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Tambahan pagu ini bukan sekadar angka. Ini adalah instrumen agar pelayanan publik tetap berjalan, penyelesaian tata ruang dipercepat, Program 3 Juta Rumah terlaksana, hingga pemulihan pascabencana bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Nusron di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 itu akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan mendesak. Salah satunya adalah penambahan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp586,8 miliar yang diperuntukkan bagi gaji 3.871 CPNS baru serta mengakomodasi rencana kenaikan kesejahteraan pegawai sebesar 10 persen.
Selain itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang diusulkan memperoleh tambahan Rp231,6 miliar untuk melanjutkan penyusunan berbagai dokumen tata ruang yang tertunda sejak 2026, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Yang tak kalah menarik adalah dukungan anggaran terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Untuk mendukung program tersebut, ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp397,78 miliar.
Anggaran itu diproyeksikan untuk mempercepat berbagai proses pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan perumahan rakyat, mulai dari legalitas lahan, sinkronisasi tata ruang, hingga percepatan sertifikasi.
Di sektor kebencanaan, ATR/BPN juga mengusulkan alokasi Rp151 miliar guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar sebagai daerah dengan kebutuhan pemulihan paling tinggi.
Komisi II DPR RI pun memberikan sinyal positif terhadap usulan tersebut.
Dalam kesimpulan rapat, DPR menyatakan mendukung sepenuhnya tambahan anggaran ATR/BPN dan akan membahasnya lebih mendalam dalam pembahasan RAPBN 2027 mendatang.
Tak hanya itu, DPR juga meminta ATR/BPN segera menyampaikan matriks rinci program-program prioritas yang terdampak langsung oleh pagu indikatif serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar usulan tambahan anggaran tersebut dapat terpenuhi.
Dukungan ini menjadi modal penting bagi ATR/BPN untuk menjaga kesinambungan pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai proyek strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
