Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional, termasuk sektor minyak dan gas bumi (migas) serta energi baru terbarukan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi investasi strategis.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Infrastruktur Energi dan Migas yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), serta ATR/BPN, pada Jumat (12/06). Rapat tersebut membahas percepatan penyediaan lahan dan penyelesaian aspek pemanfaatan ruang untuk mendukung proyek-proyek strategis energi di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur energi harus tetap berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum tata ruang.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional melalui penyelenggaraan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi investasi strategis yang mendukung kepentingan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan dan pemanfaatan ruang, khususnya pada proyek-proyek strategis nasional di sektor energi.
Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Penyesuaian rencana tata ruang di daerah diarahkan tetap memperhatikan ketahanan pangan nasional agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan bahwa percepatan eksplorasi dan produksi migas menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tingginya ketergantungan impor minyak.
“Percepatan pembangunan infrastruktur energi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak,” katanya.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan proyek-proyek energi dapat berjalan lebih cepat, efisien, serta tetap berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
