Dok: Istimewa.
Jakarta – Komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara terus ditunjukkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui penerapan sistem digital Cash Management System (CMS), kementerian ini mendorong pengelolaan kas yang lebih modern, terintegrasi, dan minim celah penyimpangan.
Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP yang digelar di Aula Prona ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penggunaan CMS telah menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola keuangan selama tiga tahun terakhir.
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara. Dengan transaksi digital yang real time, kita bisa meminimalkan praktik korupsi serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujarnya.
CMS memungkinkan pengelolaan transaksi keuangan secara daring dan langsung, mulai dari pemantauan saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara, hingga berbagai layanan perbankan lainnya. Penerapan sistem ini mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan yang mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan kementerian dan lembaga.
Menurut Dalu, pemanfaatan CMS juga menjadi langkah konkret dalam mitigasi risiko penyimpangan pengelolaan kas negara. Ia menyebut, tren penggunaan sistem ini terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan penguatan budaya kerja yang berbasis digital.
“Pada 2025, ATR/BPN bahkan berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS di tingkat kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening. Ini menjadi fondasi kuat untuk peningkatan yang lebih optimal di 2026,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada sistem, ATR/BPN juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja (Satker) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pemanfaatan CMS dan capaian PNBP. Penghargaan diberikan kepada unit kerja dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Kategori penghargaan mencakup penggunaan CMS tertinggi pada berbagai bank mitra seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, penghargaan juga diberikan berdasarkan capaian target PNBP, baik dalam kategori besar, sedang, maupun kecil.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ATR/BPN, Kartika Sari, menjelaskan bahwa optimalisasi CMS merupakan bagian dari strategi besar penerapan sistem keuangan non-tunai secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.
“Pengelolaan CMS ini juga ditujukan untuk memitigasi potensi temuan berulang dari auditor serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran non-tunai dalam pengelolaan APBN dan PNBP,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi ATR/BPN, para kepala kantor wilayah BPN, serta perwakilan kantor pertanahan dari berbagai daerah. Kehadiran mitra perbankan juga memperkuat sinergi dalam mendukung ekosistem keuangan digital di lingkungan kementerian.
Dengan penguatan sistem berbasis digital seperti CMS, ATR/BPN menegaskan langkahnya dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas—sekaligus mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan di sektor pertanahan.
