Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi, India, Senin (17/8/2026). Dok: Istimewa.
Jakarta – Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam perubahan tata kelola lingkungan dunia. Melalui forum Menteri Lingkungan Hidup negara-negara BRICS di New Delhi, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang ikut membentuk arah kebijakan lingkungan global.
Jumhur menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi, India, Senin (17/8/2026). Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS berlangsung pada 17-18 Agustus 2026.
Menurut Jumhur, perubahan lanskap geopolitik dunia turut menggeser cara negara-negara berkembang memandang isu lingkungan. Kebijakan iklim kini tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai kewajiban internasional, tetapi semakin terkait langsung dengan daya saing ekonomi, keamanan energi, pangan, hingga posisi strategis sebuah negara.
“Indonesia bersama kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit tidak lagi sekadar menjadi penerima aturan, tetapi harus ikut membentuk aturan,” ujar Jumhur.
Ia menilai kebangkitan ekonomi negara-negara Global South membuka ruang baru untuk membangun tata kelola lingkungan yang lebih seimbang. Negara berkembang, kata dia, memiliki kepentingan besar agar agenda transisi hijau tidak hanya menghasilkan kewajiban baru, tetapi juga menghadirkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan peluang ekonomi.
Jumhur menekankan, aksi iklim justru dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional. Pengembangan mineral kritis, rantai pasok kendaraan listrik, manufaktur berbasis energi terbarukan hingga pasar karbon dinilai memiliki keterkaitan erat dengan strategi industri masa depan.
Dengan perspektif tersebut, isu lingkungan tidak semestinya dipandang sebagai beban biaya yang harus ditekan. Sebaliknya, kebijakan lingkungan dapat menjadi pengungkit bagi lahirnya investasi, inovasi dan industri baru.
“Tata kelola lingkungan bukan lagi persoalan sampingan. Ini berkaitan dengan keamanan nasional dan regional,” kata Jumhur.
Ia menyebut keberlanjutan hutan dan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi, serta kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim sebagai aset strategis yang harus dijaga bersama.
Posisi BRICS yang memiliki pengaruh besar dari sisi populasi, emisi dan pertumbuhan ekonomi membuat forum tersebut semakin strategis dalam pembahasan tata kelola lingkungan dunia. Karena itu, Jumhur menilai kredibilitas negara-negara BRICS dalam agenda iklim akan ikut menentukan arah reformasi tata kelola global.
Bagi Indonesia, momentum tersebut menjadi ruang untuk membawa kepentingan nasional sekaligus mendorong kerja sama internasional yang lebih adil.
“Indonesia berharap kepemimpinan iklim di antara kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit tidak dipandang sebagai beban bersama, melainkan sebagai peluang kompetitif dan strategis yang bisa diraih bersama,” tutur Jumhur.
Ia optimistis keterlibatan aktif Indonesia di BRICS dapat membuka kerja sama konkret yang memberikan manfaat timbal balik, sekaligus memastikan proses transisi hijau global tetap berjalan dengan prinsip keadilan, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Dalam agenda tersebut, Jumhur didampingi Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusly, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH Dasrul Chaniago, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH Irawan Asaad, serta Tenaga Ahli Menteri LH Bidang Diplomasi Luar Negeri Teguh Santosa.
