Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dok: Istimewa.
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 menunjukkan kinerja positif di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 17 dari 38 provinsi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,45 persen.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi seluruh daerah. Karena itu, perkembangan ekonomi di tingkat provinsi menjadi bagian penting dalam melihat kekuatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,45 persen secara nasional ini, kontributornya adalah provinsi-provinsi di Indonesia. Saat ini ada 17 provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ekonominya sudah tumbuh di atas ekonomi nasional,” ujar Amalia di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Pertumbuhan tersebut tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,43 persen, disusul Nusa Tenggara Barat 10,42 persen dan Kepulauan Riau 7,02 persen.
Provinsi lain yang mencatat pertumbuhan di atas nasional antara lain Gorontalo 6,94 persen, Sulawesi Tengah 6,84 persen, Sulawesi Selatan 6,22 persen, Sulawesi Tenggara 6,21 persen, Kalimantan Barat 5,87 persen, Jawa Timur 5,84 persen, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masing-masing 5,80 persen.
Selanjutnya, Jawa Barat tumbuh 5,76 persen, Bali 5,68 persen, Banten 5,57 persen, DKI Jakarta 5,55 persen, Sulawesi Utara 5,48 persen, serta Kalimantan Selatan 5,47 persen.
Hilirisasi Dorong Pertumbuhan Daerah
Amalia menilai salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan tinggi di sejumlah daerah adalah penguatan sektor industri dan hilirisasi. Maluku Utara menjadi salah satu contoh dengan pertumbuhan double digit yang ditopang perkembangan industri manufaktur dan hilirisasi.
“Apa yang menyebabkan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia ini bisa tumbuh tinggi? Antara lain karena industri. Ternyata, begitu ada hilirisasi, dalam hal ini adalah menggerakkan industri manufaktur, itu ternyata mampu bisa mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya di tingkat provinsi, BPS juga mencatat sejumlah kabupaten/kota mampu mencatat pertumbuhan di atas 6 persen. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 39 kabupaten/kota, disusul Sulawesi sebanyak 29 kabupaten/kota dan Sumatra sebanyak 9 kabupaten/kota.
Menariknya, pertumbuhan tinggi di tingkat daerah tidak selalu bergantung pada sektor pertambangan. Menurut Amalia, teknologi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan pengolahan komoditas lokal dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.
Kabupaten Ngawi di Jawa Timur menjadi salah satu contohnya. Daerah tersebut mencatat pertumbuhan 8,14 persen melalui inovasi pertanian berkelanjutan di sekitar 35 ribu hektare lahan, termasuk penerapan smart farming dan pemanfaatan drone oleh petani muda.
Contoh lainnya datang dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang mencatat pertumbuhan 6,85 persen. Pertumbuhan tersebut didukung optimalisasi industri olahan beras porang serta modernisasi peternakan ayam petelur dengan pemanfaatan teknologi.
“Intinya adalah kalau daerah itu mau tumbuh tinggi tidak perlu harus berbasis tambang. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya asal dinaikkan produktivitasnya, kemudian digerakkan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk ekonomi di daerah tersebut,” kata Amalia.
Data BPS tersebut menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin beragam. Daerah dengan sumber daya alam, sektor pertanian, industri, maupun komoditas lokal memiliki peluang untuk berkembang apabila mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah.
Dengan dukungan data yang akurat, perkembangan ekonomi di setiap daerah dapat dipetakan secara lebih jelas. Bagi BPS, statistik daerah menjadi bagian penting untuk melihat sumber pertumbuhan sekaligus menjadi dasar dalam memahami potensi ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh.
