Jakarta – Peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan pertanahan menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten. Untuk memastikan setiap pengaduan mendapat penanganan yang tepat, Kanwil BPN Banten memperkuat koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten.
Koordinasi yang berlangsung di Serang, Selasa (3/11/2026), tersebut menjadi forum evaluasi terhadap berbagai laporan masyarakat, baik yang telah diselesaikan maupun yang masih dalam proses penanganan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Banten.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi jajaran BPN. Menurutnya, pengaduan bukan sekadar persoalan administratif yang harus diselesaikan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem pelayanan.
Ia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi Kementerian ATR/BPN saat ini tidak hanya berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur, tetapi juga bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat membantu kami untuk bekerja dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak dipercaya publik, langkah-langkah kami ke depan akan semakin berat, sebagus apa pun pekerjaan yang kami lakukan,” ujar Harison.
Karena itu, ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan pertanahan. Seluruh jajaran diminta meninggalkan kebiasaan maupun praktik lama yang tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Harison juga menekankan bahwa pembenahan pelayanan tidak bisa hanya dibebankan kepada internal BPN. Pengawasan dan pencegahan penyimpangan perlu melibatkan seluruh pihak yang berhubungan dengan proses pelayanan pertanahan, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Kami siap membangun pakta integritas atau kesepakatan apa pun yang bisa memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap internal kami, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang berpotensi menimbulkan permasalahan, termasuk rekan-rekan PPAT, sehingga dapat dimitigasi sejak awal,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh Kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran agar tidak sekadar mendengar masukan dari Ombudsman, tetapi benar-benar memahami dan menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan perubahan.
Menurut Harison, evaluasi harus diterima secara terbuka, kemudian dibahas dan diterapkan dalam lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, setiap kritik dan pengaduan masyarakat dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mengungkapkan bahwa persoalan pelayanan pertanahan masih menjadi salah satu substansi pengaduan yang cukup banyak disampaikan masyarakat.
Berdasarkan konsolidasi dan analisis laporan, Ombudsman mencatat sekitar 580 laporan masyarakat dari seluruh Indonesia, dengan kurang lebih 30 laporan berasal dari Provinsi Banten.
Secara khusus, laporan mengenai pertanahan di Banten menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun ini, dengan jumlah telah melampaui 100 laporan. Bahkan, pada Agustus lalu, jumlahnya tercatat sekitar 80 laporan.
Fadli menyebut Ombudsman hampir setiap minggu menerima laporan baru terkait persoalan pertanahan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian pengaduan yang telah disampaikan masyarakat.
“Semakin banyak laporan yang berhasil kita selesaikan, justru semakin banyak pula laporan baru yang masuk,” ungkap Fadli.
Ia menjelaskan, pengawasan Ombudsman tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan penyelenggara pelayanan publik. Lebih dari itu, pengawasan diharapkan mampu mendorong penyelesaian persoalan sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi secara berulang.
“Saya berharap kita dapat berfokus pada penyelesaian permasalahan, bukan mencari-cari kesalahan,” lanjutnya.
Fadli berharap koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Banten terus diperkuat agar penanganan setiap laporan masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Selain menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, kedua lembaga juga perlu mendorong langkah pencegahan melalui evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Keasistenan Pelaporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Sirojudin, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriadi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Osman Affan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Eflidian Iskariza beserta jajaran.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil BPN Banten menegaskan komitmennya untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bagian penting dari evaluasi pelayanan. Sinergi dengan Ombudsman diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian laporan, tetapi juga membangun pelayanan pertanahan yang semakin transparan, profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
