Kepala BNPB, Suharyanto, menerima kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, bersama jajaran pemerintah daerah Maluku di Jakarta. Dok: Istimewa.
Jakarta – Upaya memperkuat ketahanan bencana nasional terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menerima kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, serta Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Muh. Miftah T.R Wattimena.
Dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi, pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan mitigasi bencana, percepatan penanganan pascabencana di wilayah Maluku, hingga peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana.
Kepala BNPB menegaskan bahwa wilayah Maluku memiliki karakteristik geografis yang rawan terhadap berbagai potensi bencana, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Suharyanto, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam membangun ketahanan bencana nasional. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memastikan perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Suharyanto.
Selain membahas percepatan penanganan pascabencana, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui edukasi, penguatan kapasitas daerah, serta dukungan sarana dan prasarana kebencanaan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah BNPB dalam memperkuat sistem mitigasi dan respons bencana, khususnya di wilayah Maluku yang kerap menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem.
Ia menilai penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada pembangunan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan jangka panjang.
Pertemuan ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah pusat, legislatif, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman bencana, demi menjaga keselamatan dan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
