Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dok: Istimewa.
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menyikapi kondisi ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta penanganan bencana di Pulau Sumatra.
Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan perhatian DPR RI terhadap stabilitas ekonomi nasional yang dinilai perlu terus dijaga di tengah tantangan global dan dinamika domestik. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif agar daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga hingga memasuki tahun depan.
Baca juga: Menteri PKP Maruarar Sirait: Negara Hadir Permudah MBR Miliki Rumah
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, diskusi antara Presiden dan Wakil Ketua DPR RI tersebut turut membahas berbagai strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Selain isu ekonomi, Dasco juga menyoroti perlunya percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra. Menurutnya, DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memastikan bantuan sampai ke masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.
Fokus pembahasan diarahkan pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam konteks ini, Dasco menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan tidak terhambat persoalan birokrasi.
Usai pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung memimpin sidang kabinet paripurna yang secara khusus membahas penanganan bencana di Sumatra. Sidang kabinet digelar secara terbuka dan berlangsung selama sekitar tiga jam, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons situasi darurat di daerah.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR RI ini mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana.
