Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Bagas Agung Wibowo.
Jakarta – Perjalanan panjang dalam birokrasi tidak hanya membentuk pengalaman, tetapi juga memperkaya cara pandang seseorang dalam menjalankan pengabdian.
Hal itu tergambar dalam perjalanan karier Bagas Agung Wibowo, sosok aparatur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah melewati berbagai penugasan, mulai dari pengelolaan administrasi pemerintahan hingga strategi komunikasi publik di tingkat pusat.
Lebih dari tiga dekade mengabdi di ATR/BPN, Bagas memiliki pengalaman lintas bidang yang membawanya memahami dinamika organisasi dari berbagai sisi.
Ia pernah bertugas di lingkungan kantor wilayah, dipercaya memimpin Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, hingga kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Perjalanan tersebut menjadi bagian dari proses panjang seorang birokrat dalam memahami bahwa pelayanan publik tidak hanya membutuhkan tata kelola yang baik, tetapi juga komunikasi yang terbuka dan mampu menjangkau masyarakat.
Jembatan Komunikasi
Saat menjabat sebagai Kepala Bagian PMHAL, Bagas berada di salah satu lini strategis komunikasi Kementerian ATR/BPN. Tanggung jawabnya berkaitan dengan pemberitaan, pengelolaan hubungan media, serta komunikasi antarlembaga.
Di tengah perkembangan teknologi digital, tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks. Informasi harus disampaikan secara cepat, tetapi tetap akurat, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagas turut mendorong penguatan strategi komunikasi melalui pendekatan PESO (Paid, Earned, Shared, dan Owned Media). Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai kanal komunikasi agar informasi kelembagaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam Rapat Kerja Daerah Kanwil BPN Provinsi Papua Barat pada Januari 2026, ia menekankan pentingnya optimalisasi empat kanal tersebut. Satuan kerja di daerah juga didorong lebih aktif memproduksi siaran pers, infografis, dan konten media sosial yang memberikan informasi praktis mengenai layanan pertanahan.
Mulai dari persyaratan pemecahan bidang tanah, roya, balik nama, hingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), informasi semacam itu perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Baginya, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan aktivitas institusi. Lebih dari itu, komunikasi harus menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut juga tercermin dalam pembekalan kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS ATR/BPN pada April 2026. Bagas menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara merupakan representasi institusi. Sikap, perilaku, dan cara berkomunikasi seorang ASN turut membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jejak Pengabdian
Sebelum menjalankan tanggung jawab di bidang kehumasan pusat, Bagas telah melewati sejumlah penugasan di lingkungan ATR/BPN.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam posisi tersebut, ia berhadapan dengan berbagai aspek pengelolaan organisasi, mulai dari administrasi, pembinaan kepegawaian, koordinasi kelembagaan, hingga dukungan terhadap pelaksanaan tugas pelayanan pertanahan.
Pengalaman di daerah memberikan pemahaman mengenai dinamika operasional birokrasi dan kebutuhan satuan kerja. Sementara penugasan di tingkat pusat memperluas cakrawala mengenai pentingnya koordinasi, pengelolaan informasi, dan hubungan kelembagaan.
Kombinasi pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan profesionalnya. Sebab, pelayanan pertanahan yang berkualitas tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat sistem administrasi, kepastian hukum, sumber daya manusia, serta komunikasi yang harus berjalan beriringan.
Bekal Akademis
Dari sisi akademis, Bagas memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.), Magister Manajemen (M.M.), dan Magister Hukum (M.H.).
Perpaduan disiplin ilmu tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang pekerjaan yang pernah dijalaninya. Manajemen berkaitan dengan pengelolaan organisasi, sementara pemahaman hukum menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pertanahan.
Namun, pengalaman panjang di birokrasi juga menghadirkan pembelajaran yang tidak seluruhnya diperoleh dari ruang akademis. Memahami kebutuhan masyarakat, mengelola dinamika organisasi, dan menjaga kualitas pelayanan merupakan bagian dari proses pengabdian yang terus berkembang.
Amanah Banjarnegara
Kini, pengalaman tersebut memasuki babak baru melalui penugasan Bagas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Jika sebelumnya ia banyak berkecimpung dalam pengelolaan komunikasi publik di tingkat pusat, kini ruang pengabdiannya berada lebih dekat dengan masyarakat. Kantor Pertanahan menjadi tempat masyarakat berinteraksi langsung dengan negara dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan tanah.
Tanggung jawab tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, pemeliharaan data, hingga pemberian informasi mengenai hak dan kepastian hukum atas tanah.
Tantangannya tentu tidak ringan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang jelas prosedurnya, transparan prosesnya, serta memberikan kepastian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sinilah pengalaman Bagas dalam bidang administrasi, manajemen, hukum, dan komunikasi publik menemukan relevansinya. Kemampuan membangun komunikasi yang baik dapat menjadi salah satu bekal untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan, tetapi juga penjelasan yang mudah dipahami mengenai persyaratan, tahapan, dan perkembangan proses pengurusan tanah.
Menguatkan Pelayanan
Perjalanan Bagas Agung Wibowo memperlihatkan bagaimana pengalaman birokrasi dapat berkembang melalui beragam penugasan. Dari pengelolaan administrasi di daerah, komunikasi publik di tingkat pusat, hingga tanggung jawab memimpin kantor pertanahan, setiap tahap menghadirkan ruang pembelajaran dan pengabdian tersendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya tercermin dari kebijakan dan program yang dijalankan. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pelayanan, memperoleh informasi yang benar, serta mendapatkan kepastian hukum.
Amanah baru di Banjarnegara menjadi kesempatan bagi Bagas untuk membawa pengalaman yang telah ditempuh ke dalam praktik pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sebab, komunikasi yang baik dan pelayanan yang berkualitas sejatinya berjalan beriringan. Keduanya menjadi bagian dari upaya membangun institusi pertanahan yang terbuka, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.
