Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Dok: Istimewa.
Jakarta – Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjadi sorotan dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional. Kali ini, dukungan penuh diberikan terhadap proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat yang digadang-gadang menjadi simpul logistik baru di wilayah barat Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kehadiran ATR/BPN dalam proyek ini bukan sekadar administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) yang mencakup kawasan inti pelabuhan hingga wilayah pendukungnya.
“ATR/BPN adalah supporting utama dalam seluruh kegiatan investasi. Tanpa kepastian hukum atas tanah, investasi tidak akan berjalan optimal. Dengan adanya pelabuhan yang terstandar ini, kita harapkan akan membuka arus investasi baru yang lebih besar,” ujar Nusron dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Palembang.
Proyek Pelabuhan Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui regulasi pemerintah, yang menunjukkan betapa pentingnya peran pelabuhan ini dalam mendukung konektivitas nasional dan memperkuat rantai pasok logistik.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Dengan kapasitas dan standar modern, pelabuhan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa proyek ini memiliki peran penting dalam mendukung desain besar ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa keberadaan pelabuhan modern seperti Tanjung Carat akan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan penuh dari ATR/BPN, proyek ini diharapkan mampu menjadi game changer bagi pengembangan kawasan Sumatera Selatan ke depan.
