Menteri PKP Maruarar Sirait memimpin rapat bersama Rektor dan tim kajian Universitas Indonesia (UI) membahas evaluasi program FLPP dan BSPS (Bedah Rumah) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah bersama tim akademisi untuk membahas hasil kajian dan evaluasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar meminta kajian diperdalam agar dampak program perumahan dapat diukur secara lebih menyeluruh.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Maruarar menilai penelitian tidak cukup hanya menyajikan perhitungan ekonomi secara makro, tetapi juga harus menggambarkan manfaat program bagi masyarakat serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Kalau cuma sampai di situ saja, saya sudah mengerti semuanya. Saya berharap lebih dari itu,” ujar Maruarar.
Ia meminta tim UI melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan memperhatikan perbedaan kondisi setiap wilayah, mulai dari harga bahan bangunan, aksesibilitas, hingga tantangan geografis. Menurutnya, faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan hasil yang diterima masyarakat.
“Nomor satu, tentulah saya enggak akan bisa kalau hanya analisis data. Ibu harus turun ke lapangan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar turut menyampaikan hasil kajian yang mencatat nilai tambah ekonomi program perumahan mencapai Rp25,3 triliun selama periode 2015-2025. Kajian itu juga memperkirakan program FLPP berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sebesar 0,01 hingga 0,03 persen.
Sementara itu, kebutuhan peningkatan kualitas rumah di Indonesia masih mencapai sekitar 19,02 juta unit. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penguatan BSPS agar bantuan semakin tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pemaparan tim UI, kajian BSPS memperkirakan program tersebut memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp25 triliun selama 2015-2025. Tim juga merekomendasikan penyesuaian nilai bantuan dengan kemampuan swadaya penerima dan kondisi masing-masing wilayah. Penentuan prioritas daerah juga perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah serta kebutuhan masyarakat.
Adapun kajian FLPP mencakup dampak terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kesempatan kerja, dan aspek fiskal. Tim UI memaparkan bahwa penerima FLPP banyak berasal dari kelompok desil 3 hingga 7, sementara masyarakat pada desil 1 dan 2 dinilai membutuhkan pendekatan bantuan yang lebih afirmatif.
Kajian tersebut juga memperkirakan dampak kesempatan kerja dari FLPP mencapai sekitar 100.000 pekerjaan per tahun berdasarkan pendekatan full-time equivalent (FTE).
Maruarar berharap hasil penelitian UI dapat menjadi dasar dalam menentukan alokasi, kuota, dan anggaran program perumahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Saya ingin sekali kita tuh membumi,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur DPKA UI Winny Hanifiati Warouw, Kepala LEMTEK UI Asep Handaya, tim penyusun kajian FLPP dan BSPS, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran pejabat Kementerian PKP.
