Ketua DPR RI Puan Maharani. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui hak memilih dan dipilih dalam proses demokrasi. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato kebangsaan di Habibie Democracy Forum (HDF) 2026, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam forum bertema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia tersebut, Puan mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus memiliki legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya proses politik, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menikmati hasil pembangunan.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Ia menilai, tantangan demokrasi Indonesia masih berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna, meskipun secara politik setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara.
Karena itu, Puan menekankan bahwa demokrasi harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kehidupan sekaligus merasakan manfaat pembangunan.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ungkapnya.
Puan juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang mampu membawa perubahan nyata bagi perjalanan bangsa. Ia mengangkat sosok Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam membentuk arah sejarah Indonesia.
Menurut Puan, nilai sebuah kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa lama seseorang memegang kekuasaan, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan dan pengaruh positif yang diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat hubungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kedaulatan rakyat tidak berhenti sebagai prinsip ketatanegaraan, tetapi benar-benar bermuara pada pemerataan dan kesejahteraan.
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” sambungnya.
Habibie Democracy Forum 2026 diselenggarakan oleh The Habibie Center dalam rangka memperingati 27 tahun berdirinya lembaga tersebut. Forum ini menjadi ruang dialog bagi berbagai kalangan untuk membahas tantangan dan masa depan demokrasi Indonesia.
Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus Dewi Fortuna Anwar, Menteri Besar Selangor Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily.
Melalui forum tersebut, pembahasan mengenai masa depan demokrasi kembali menegaskan pentingnya menempatkan rakyat sebagai pusat penyelenggaraan negara. Demokrasi pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjamin partisipasi politik, tetapi juga menghadirkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
