Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang dengan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah. Seiring meluasnya pelaksanaan program tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperkuat pembenahan, mulai dari pengawasan dapur, validasi data penerima manfaat hingga tata kelola anggaran.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang dijalankan dalam 100 hari kerja Sudaryono memimpin BGN. Pembenahan tersebut diarahkan agar pertumbuhan program nasional ini tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan akuntabilitas pengelolaannya.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan MBG, BGN menghadapi tantangan besar dalam mengawasi operasional program. Saat itu, sekitar 700 personel harus mengendalikan kurang lebih 27 ribu dapur dengan dukungan infrastruktur pengawasan yang masih terbatas.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” kata Mas Dar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BGN memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi. Dengan cakupan program yang semakin luas, pengelolaan MBG membutuhkan data yang akurat, mekanisme pengendalian yang terukur, serta sistem digital yang mampu memantau aktivitas dapur secara lebih transparan.
BGN pun mulai melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat dan operasional dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program benar-benar menjangkau pihak yang berhak sekaligus mencegah adanya data fiktif.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujar Mas Dar.
Selain memperkuat pengawasan, BGN juga melakukan pembenahan terhadap penggunaan anggaran. Dalam evaluasi 100 hari kerja tersebut, sekitar Rp44 triliun berhasil diefisienkan dan dikembalikan ke kas negara. Angka itu berasal dari sejumlah pos anggaran, termasuk anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, hingga saldo virtual account yang dinilai fiktif.
Menurut Mas Dar, pengelolaan dana program harus dilakukan secara disiplin agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan juga diperketat terhadap dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Pembenahan berikutnya menyasar kualitas makanan dan keamanan pangan. BGN mengevaluasi dapur-dapur yang menjadi bagian dari rantai penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Hasilnya, lebih dari 2.000 dapur ditutup karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa standar kebersihan dan keamanan makanan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG. Bagi BGN, perluasan penerima manfaat harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang disajikan layak dan aman dikonsumsi.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujar Mas Dar.
Di tengah pembenahan tersebut, cakupan program MBG tetap menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Oktober 2026, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Dari total 27.485 dapur, sebanyak 26.723 dapur juga telah menjalani proses verifikasi.
Program ini turut menggerakkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan melibatkan lebih dari 80 ribu pemasok lokal, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Besarnya ekosistem tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki dampak yang melampaui penyediaan makanan bergizi. Program ini turut membuka ruang keterlibatan bagi petani, peternak, pedagang, pelaku UMKM, serta tenaga kerja yang mendukung operasional dapur.
Karena itu, penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program. Ketersediaan bahan pangan, standar pengolahan makanan, ketepatan distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Melalui transformasi MBG 2.0, BGN berupaya membangun sistem pelaksanaan yang lebih tertib dan terukur. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki persoalan yang muncul, tetapi juga menjadi dasar memperkuat kapasitas pengawasan di tengah semakin besarnya skala program.
“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG,” kata Mas Dar.
Seratus hari kerja menjadi salah satu tahap awal pembenahan tersebut. BGN masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar, data penerima manfaat tetap akurat, serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat maupun makanan yang didistribusikan setiap hari. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan transparansi pengelolaan menjadi ukuran penting dalam memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya,” tutup Mas Dar.
