etua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin.
Jakarta – Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan proses politik dan menghasilkan keputusan. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat, memperkuat daerah, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin saat menawarkan paradigma Green Democracy sebagai pendekatan untuk memperkuat demokrasi berkeadilan sekaligus ketahanan nasional.
Gagasan itu disampaikan Sultan ketika memberikan keynote speech kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Menurut Sultan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun jumlah infrastruktur yang dibangun. Pembangunan juga harus mampu menghadirkan manfaat secara merata, meningkatkan kapasitas daerah, dan menjaga sumber daya alam untuk generasi berikutnya.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Kita juga harus mengukur agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara adil, memperkuat kapasitas daerah, dan tetap menjaga sumber daya yang dibutuhkan generasi berikutnya,” ujar Sultan.
Ia menyoroti struktur perekonomian nasional yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen, sementara kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 56,47 persen. Adapun rasio Gini pada Maret 2026 tercatat 0,368.
Bagi Sultan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya demokrasi yang mampu menjawab persoalan ketimpangan dan memastikan hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ia juga mengingatkan persoalan biaya politik yang semakin menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi. Menurutnya, pengelolaan biaya politik perlu mendapat perhatian agar tidak membebani masa depan bangsa.
“Demokrasi Indonesia semakin mahal untuk diselenggarakan, mahal untuk diperjuangkan, dan berpotensi mahal pula bagi masa depan bangsa apabila biaya politik tidak dikelola secara sehat,” tegasnya.
GREEN 7, Tujuh Pilar Demokrasi Berkelanjutan
Untuk menerjemahkan gagasan Green Democracy ke dalam kerangka yang lebih konkret, Sultan memperkenalkan konsep GREEN 7. Pendekatan ini mencakup tujuh pilar, yakni Green Governance, Green Representation, Green Environment, Green Economy, Green Nation Building, Green Human Capital, dan Green Future.
Ketujuh pilar tersebut menghubungkan tata kelola pemerintahan, keterwakilan rakyat dan daerah, perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, pengembangan sumber daya manusia, hingga tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Sultan menjelaskan, Green Democracy merupakan cara pandang untuk memastikan pembangunan berjalan produktif, manfaatnya semakin merata, proses pengambilan keputusan lebih akuntabel, dan hasilnya dapat dipertahankan lintas generasi.
“Green Democracy adalah cara pandang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional makin produktif, manfaatnya makin merata, proses pengambilan keputusannya makin akuntabel, dan hasilnya dapat dipertahankan lintas generasi,” jelasnya.
Dalam konteks kelembagaan, Sultan menegaskan DPD RI memiliki posisi strategis sebagai penghubung aspirasi daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Dengan 152 anggota yang mewakili 38 provinsi, DPD RI memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah melalui fungsi legislasi, pertimbangan, serta pengawasan sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Selama tahun sidang 2025–2026, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah melalui empat komite serta Badan Urusan Legislasi Daerah.
Untuk memperkuat proses tersebut, DPD RI juga mengembangkan platform publikasmasda.dpd.go.id sebagai sistem dokumentasi dan pemantauan aspirasi masyarakat dan daerah. Sultan menekankan bahwa aspirasi yang dihimpun perlu terhubung secara terukur dengan proses perumusan kebijakan, didukung data, kajian ilmiah, partisipasi publik, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Pemimpin harus mampu menjelaskan keputusan secara jujur, mendengar suara yang berbeda dengan hormat, dan menunjukkan bukti bahwa kebijakan membawa manfaat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma berharap DPD RI terus memperkuat perannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah sekaligus memperkokoh hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Erwin, demokrasi perlu diwujudkan melalui tata kelola politik yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta responsif terhadap tantangan nasional, termasuk ketimpangan pembangunan dan persoalan lingkungan hidup.
Di akhir kegiatan, Sultan berharap paradigma Green Democracy melalui konsep GREEN 7 dapat menjadi perspektif bersama dalam memperkuat kualitas demokrasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun demokrasi yang tidak berhenti pada proses menghasilkan suara, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan masa depan Indonesia.
