Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ara menegaskan, kolaborasi pemerintah dan perbankan menjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan BTN sebagai salah satu bank utama pembiayaan perumahan nasional diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat bertemu Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, didampingi Direktur Consumer Banking BTN Evita Barliana beserta jajaran direksi, di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ara mengapresiasi berbagai terobosan BTN dalam mendukung program perumahan pemerintah. Menurutnya, inovasi pembiayaan yang dikembangkan perbankan dapat membantu mempercepat realisasi rumah subsidi FLPP sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.
“BTN memiliki terobosan-terobosan baru yang baik dan bagus dalam mendukung percepatan progres rumah subsidi FLPP,” ujar Ara.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi BTN dalam mendukung program Kementerian PKP, terutama penyaluran rumah subsidi FLPP dan pelaksanaan KUR Perumahan.
“Saya berterima kasih atas capaian-capaian yang telah dilakukan BTN dalam mendukung Kementerian PKP terkait program perumahan, khususnya rumah subsidi FLPP dan KUR Perumahan,” imbuhnya.
Menurut Ara, penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, percepatan pembiayaan perlu dilakukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
Penyaluran Rumah Subsidi Terus Didorong
Dalam pertemuan itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Kementerian PKP, Riadi, menyampaikan bahwa capaian penyerapan terkait rumah subsidi telah mencapai sekitar 64 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan realisasi penyaluran rumah subsidi secara keseluruhan telah melampaui 167.000 unit atau sekitar 56,03 persen dari target.
Heru mengapresiasi kontribusi BTN yang menjadi salah satu pendukung utama pencapaian tersebut. Apabila digabungkan dengan kontribusi Bank Syariah Nasional (BSN), BTN mencatat target penyaluran sekitar 135.000 unit dengan realisasi sekitar 123.000 unit.
“BTN menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian tersebut. Apabila digabungkan dengan kontribusi Bank Syariah Nasional (BSN), target penyaluran mencapai sekitar 135.000 unit dengan realisasi sekitar 123.000 unit,” katanya.
BTN Siapkan Inovasi Pembiayaan dan Pengembangan Rusun
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu turut memaparkan sejumlah inovasi yang tengah dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
Salah satunya melalui program percontohan pembiayaan tambahan di wilayah Bogor. Dalam skema tersebut, pengembang terlebih dahulu membangun rumah hingga selesai. Selanjutnya, BTN memberikan fasilitas pembiayaan tambahan maksimal 30 persen untuk melengkapi kebutuhan rumah agar benar-benar siap dihuni.
Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterhunian rumah subsidi sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian yang lebih layak tanpa harus beralih ke pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga lebih tinggi.
Selain itu, BTN tengah memproses pengembangan program recycle housing melalui penyusunan regulasi yang diperlukan. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kembali rumah-rumah lama yang tidak lagi dihuni melalui perbaikan dan peningkatan kelayakan bangunan sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nixon juga menyampaikan perkembangan pengembangan rumah susun subsidi di kawasan Manggarai. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai hampir 1.500 orang.
Proses pengembangan masih menunggu penyelesaian perizinan yang tengah diproses PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, tahapan selanjutnya, termasuk pelaksanaan akad, dapat segera dilakukan.
BTN juga terus memperluas kolaborasi penyediaan hunian bagi kelompok pekerja, termasuk melalui komunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah. Salah satu fokus pembahasannya adalah penyediaan rumah bagi pegawai dan tenaga pendidik di lingkungan yayasan Muhammadiyah.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Kementerian PKP dan BTN berupaya mempercepat pelaksanaan KUR Perumahan serta mengoptimalkan penyaluran KPR Subsidi FLPP.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sekaligus mendorong ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.
