Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Jakarta – Pelayanan publik yang baik bukan sekadar menghadirkan banyak layanan dalam satu gedung, melainkan memastikan masyarakat bisa mengurus kebutuhannya dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Semangat inilah yang terlihat dalam pembenahan pelayanan publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Saat melakukan kunjungan kerja ke pelayanan terpadu Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026), Rini menyoroti integrasi 279 layanan dalam satu tempat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah dari satu kantor instansi ke kantor lainnya.
“Saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini ada 279 layanan dalam satu kantor. Artinya, ini sesuai dengan strategi dalam membangun Mal Pelayanan Publik,” ujar Rini.
Dalam kunjungan tersebut, Rini didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan anggota DPR RI Gus Khozin. Rombongan meninjau langsung pelaksanaan pelayanan sekaligus melihat sejumlah inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.
Integrasi Layanan dan Integritas
Bagi Rini, penyatuan layanan perlu diiringi komitmen menjaga integritas. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah penerapan penandatanganan pakta integritas sebelum masyarakat mengakses pelayanan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara petugas dan masyarakat untuk menjaga proses pelayanan tetap transparan.
Rini juga mengapresiasi peningkatan indeks pelayanan publik Kabupaten Jember, dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Ia menilai perkembangan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perbaikan pelayanan.
Namun, peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari jumlah layanan atau capaian indeks. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota, kelompok rentan, dan warga dengan keterbatasan akses digital tetap mendapatkan kemudahan yang sama.
Karena itu, Rini menekankan pentingnya pendekatan omnichannel, yakni penyediaan layanan melalui berbagai saluran, mulai dari tatap muka, layanan jemput bola, anjungan mandiri hingga kanal digital.
“Pada prinsipnya, semua layanan yang diberikan harus berorientasi kepada masyarakat atau citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Menghapus Jarak Pelayanan
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan, pembenahan pelayanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Ia mengingat kembali kondisi ketika masyarakat harus menghadapi antrean panjang di sejumlah lokasi untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.
Melalui pembenahan sistem serta kerja bersama aparatur sipil negara (ASN), Pemkab Jember berupaya mengatasi persoalan tersebut. Fawait menyampaikan bahwa persoalan ketersediaan blangko KTP yang sebelumnya dialami sekitar 62.000 warga telah ditangani, dengan blangko yang dibutuhkan tersedia dan didistribusikan kepada masyarakat.
Pemkab Jember juga memperluas akses pencetakan dokumen kependudukan hingga sejumlah kantor kecamatan. Jangkauan pelayanan terpadu turut dikembangkan ke kawasan barat, utara, selatan, dan timur kabupaten.
Langkah ini ditujukan agar masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota tidak harus selalu menempuh perjalanan panjang untuk mengurus kebutuhan administrasi. Dengan memperbanyak titik pelayanan, pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan yang lebih merata bagi warga.
Inovasi Menyentuh Kebutuhan Warga
Pembenahan pelayanan di Jember tidak hanya berfokus pada urusan administrasi. Pemerintah daerah juga mengembangkan inovasi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun akses terhadap layanan kesehatan.
Salah satunya melalui program Homecare, yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan, termasuk warga dengan kondisi sakit berkepanjangan. Melalui kunjungan langsung, pemerintah juga dapat mengidentifikasi persoalan lain yang membutuhkan tindak lanjut, seperti dokumen kependudukan yang belum lengkap atau rumah yang tidak layak huni.
Selain itu, Pemkab Jember menghadirkan program Mobil Cinta untuk membantu pasien yang telah menyelesaikan perawatan di tiga rumah sakit milik pemerintah daerah agar dapat kembali ke rumah tanpa biaya transportasi.
Untuk menampung keluhan masyarakat, pemerintah daerah juga menyiapkan kanal pengaduan Wadul Guse. Menurut Fawait, saluran tersebut terkoneksi dengan Kementerian PANRB sehingga keluhan warga dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan publik.
Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa upaya mendekatkan pelayanan tidak hanya dilakukan dengan menambah fasilitas, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih aktif dalam menjangkau warga yang membutuhkan.
Pelayanan Berorientasi pada Masyarakat
Fawait menegaskan, pemerintah daerah ingin mengembangkan pelayanan di lebih banyak titik agar masyarakat di seluruh wilayah Jember memperoleh akses yang lebih mudah. Ia juga berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kunjungan Rini Widyantini menjadi kesempatan untuk melihat langsung integrasi layanan dan inovasi yang dikembangkan Jember. Capaian 279 layanan dalam satu tempat menjadi salah satu bentuk pembenahan, sementara perluasan titik pelayanan dan layanan jemput bola diarahkan untuk menjangkau masyarakat dengan kebutuhan yang beragam.
Pada akhirnya, pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa banyak urusan dapat diselesaikan dalam satu gedung. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat merasa lebih mudah memperoleh layanan, mendapatkan informasi yang jelas, serta menerima bantuan tanpa terhambat jarak dan keterbatasan akses.
Melalui integrasi layanan, penguatan integritas, dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan warga, Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya membangun pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
