Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) usai pertemuan membahas penguatan dan restrukturisasi organisasi Kementerian PKP.
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungannya terhadap rencana penguatan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Rini mengatakan penguatan organisasi diperlukan karena Kementerian PKP mendapat tugas besar dari Presiden, terutama dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat.
“Terutama untuk penguatan organisasi bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena tentunya kementerian ini mendapatkan tugas yang luar biasa dari Bapak Presiden, perlu ada penguatan-penguatan,” kata Rini usai pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Rini, pembahasan bersama Maruarar antara lain menyangkut rencana perubahan regulasi terkait restrukturisasi organisasi dan tata kelola Kementerian PKP.
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah merancang strategi agar visi dan misi Presiden dapat diterjemahkan ke dalam organisasi pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif.
“Kita sama-sama mendesain bagaimana strategi Presiden itu bisa diwujudkan di dalam suatu organisasi sehingga kita semuanya bisa menjalankan visi dan misi Bapak Presiden, utamanya untuk perumahan,” ujarnya.
Rini mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, proses tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan final.
“Memang belum ada keputusan yang sangat final, tapi kita sudah ada beberapa kesepakatan bahwa kita akan tentunya memperbaiki layanan-layanan dan lebih memberdayakan bagaimana Kementerian Perumahan ini bisa dilaksanakan,” katanya.
Menurut Rini, penguatan organisasi juga diperlukan untuk mengakomodasi berbagai tugas tambahan yang diberikan Presiden kepada Menteri PKP.
“Tentunya saya harus men-support Pak Menteri PKP agar seluruh visi dan misi Presiden terutama di bidang perumahan itu bisa dijalankan,” tegasnya.
Sementara itu, Maruarar mengatakan konsultasi dengan Menteri PANRB dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan organisasi Kementerian PKP dapat bekerja lebih efektif dan produktif.
“Kami konsultasikan secara utuh bagaimana meningkatkan integritas tanpa kompromi. Bagaimana juga menyusun organisasi secara efektif dan produktif,” kata Maruarar.
Maruarar menyebut kebutuhan penguatan organisasi semakin terasa seiring meningkatnya skala program perumahan.
Salah satunya target bedah rumah yang meningkat dari sekitar 45.000 rumah pada tahun sebelumnya menjadi 400.000 rumah pada tahun ini.
“Ini bukan deret tambah, sudah deret kali. Bukan 45.000 tambah 100.000, 145.000, tapi 45.000 tambah kali 8. Jadi tentu memerlukan suatu strategi yang berbeda,” ujarnya.
Selain itu, Maruarar turut mengonsultasikan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk mengenai persyaratan, tahapan pembentukan, kebutuhan personel, dan pembiayaan.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti jajaran teknis Kementerian PKP.
Maruarar juga menyampaikan rencana untuk kembali berkonsultasi dengan Rini pada bulan depan guna mengawal proses penguatan organisasi tersebut.
