akad massal KPR BTN Bersubsidi bertajuk “250 Dreams Unlocked” di Perumahan Grand Citra Asri Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (29/8/2026). Dok: Istimewa.
Jakarta – Upaya memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus digenjot PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Di Provinsi Jambi, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi berjalan seiring dengan tingginya tingkat keterhunian rumah yang telah dibiayai melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Berdasarkan data BP Tapera, tingkat keterhunian rumah FLPP di Jambi mencapai 95,07 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 94,02 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah subsidi yang telah tersalurkan tidak berhenti sebagai unit yang dimiliki, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat tinggal.
Komitmen memperkuat penyaluran sekaligus mendorong keterhunian itu terlihat dalam seremoni akad massal KPR BTN Bersubsidi bertajuk “250 Dreams Unlocked” di Perumahan Grand Citra Asri Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (29/8).
Dalam kegiatan tersebut, BTN bersama LIP House memfasilitasi akad KPR subsidi bagi 250 debitur. Setelah proses akad, para penerima langsung mendapatkan kunci rumah untuk segera ditempati.
Rumah Subsidi Harus Berujung pada Hunian
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keberhasilan program pembiayaan perumahan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan.
Menurut dia, rumah memiliki fungsi yang jauh lebih besar bagi keluarga. Hunian menjadi ruang tempat keluarga membangun kehidupan sekaligus lingkungan pertama bagi anak-anak untuk tumbuh.
“Rumah bukan hanya dilihat dari sisi fisik semata, tetapi bagaimana rumah bisa memberikan kenyamanan, keamanan serta kesehatan bagi penghuninya,” ujar Hirwandi.
Karena itu, BTN juga mendorong para debitur yang telah menyelesaikan akad untuk segera menempati dan merawat rumahnya.
Hirwandi menilai tantangan penyediaan hunian bagi MBR ke depan bukan hanya terkait pembiayaan. Ketersediaan lahan, lokasi pembangunan, kebutuhan masyarakat, hingga kesiapan pasokan rumah perlu dipertemukan agar rumah yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
BTN pun terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan pengembang untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus mempercepat pengurangan backlog hunian.
Infrastruktur Jadi Penopang Kawasan
Tingginya kebutuhan rumah di Jambi juga perlu diimbangi dengan pembangunan kawasan yang memiliki fasilitas dasar memadai.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perumahan, terutama pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
“Kami berkomitmen akan membangun fasilitas dasarnya, yaitu pendidikan dan kesehatan, termasuk air bersih. Tiga hal ini menjadi komitmen kami,” kata Maulana.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan perumahan yang mengikuti tata ruang. Kawasan resapan air serta wilayah yang memiliki potensi banjir perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan permukiman tidak justru menghadirkan persoalan baru.
Dengan dukungan infrastruktur dan tata ruang yang baik, kawasan hunian diharapkan tidak sekadar menjadi kumpulan rumah, tetapi berkembang menjadi lingkungan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
1.517 KPR Tersalurkan di Jambi
Dari sisi penyaluran, BTN terus memperkuat perannya dalam pembiayaan rumah subsidi.
Sepanjang 2026, BTN Group telah menyalurkan lebih dari 100.000 unit KPR FLPP. Sementara khusus di Jambi, hingga Juni 2026 tercatat 1.517 unit KPR telah disalurkan dengan nilai plafon sekitar Rp240,99 miliar.
Secara nasional, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 6 juta rumah sejak 1976. BTN Group saat ini menguasai sekitar 38 persen pangsa pasar KPR nasional dan lebih dari 70 persen pangsa pasar KPR subsidi.
Penyaluran FLPP juga mendapat dukungan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk suku bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta, Kredit Program Perumahan (KPP), serta sejumlah insentif terkait PPN, BPHTB, dan PBG.
Bagi BTN, perluasan pembiayaan perumahan pada akhirnya bukan hanya soal menambah angka kepemilikan rumah. Lebih dari itu, pembiayaan harus membawa masyarakat menuju hunian yang layak, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni.
Capaian keterhunian FLPP Jambi sebesar 95,07 persen menjadi salah satu gambaran bahwa pembiayaan rumah subsidi dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan nyata masyarakat akan tempat tinggal.
