Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Dok: Istimewa.
Jakarta – Dari dokter di pelosok Kalimantan, Bupati Kulon Progo, Kepala BKKBN hingga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo membawa satu prinsip: memahami persoalan sebelum menentukan jalan keluar.
Jauh sebelum namanya dikenal di panggung pemerintahan, Hasto Wardoyo adalah seorang dokter yang belajar memahami manusia dari jarak paling dekat. Ia pernah mengabdi di pelosok Kalimantan Timur, mendatangi masyarakat yang hidup jauh dari fasilitas kesehatan, dan menghadapi kenyataan bahwa pelayanan publik tidak selalu bisa menunggu masyarakat datang.
Di tempat-tempat seperti itulah cara pandangnya terbentuk. Jarak bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga tentang akses, kesempatan, dan keberpihakan. Ketika fasilitas terbatas, seorang dokter dituntut lebih peka membaca keadaan dan lebih dekat dengan mereka yang membutuhkan.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal penting ketika Hasto memasuki dunia pemerintahan. Cara berpikirnya tetap sama: mendengar keluhan, membaca persoalan, mencari akar masalah, kemudian menentukan tindakan yang paling tepat.
Dari Pelosok
Hasto lahir di Kokap, Kulon Progo, pada 30 Juli 1964. Masa kecilnya tumbuh dalam suasana pedesaan yang sederhana. Kehidupan masyarakat sekitar ikut membentuk kedekatannya dengan persoalan rakyat kecil.
Setelah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada, ia memilih jalan pengabdian yang membawanya ke Kalimantan Timur. Pada awal 1990-an, Hasto bertugas sebagai dokter PTT dan dipercaya memimpin sejumlah puskesmas.
Lima tahun berada di wilayah tersebut memberinya pengalaman yang tidak bisa diperoleh hanya dari bangku kuliah. Ia melihat secara langsung bagaimana masyarakat menghadapi keterbatasan pelayanan kesehatan. Dedikasinya kemudian mengantarkannya meraih penghargaan Dokter Teladan Tingkat Nasional pada 1992.
Belajar dari Medis
Sekembalinya ke Yogyakarta, Hasto menekuni dunia akademik dan klinis. Ia menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UGM dan menjalankan pelayanan di RSUP Dr. Sardjito. Keahliannya berkembang di bidang obstetri dan ginekologi, termasuk endokrin reproduksi, fertilitas, dan teknologi reproduksi berbantu.
Di dunia kedokteran, ia belajar bahwa keputusan yang baik selalu berawal dari diagnosis yang tepat. Keluhan didengar, gejala dibaca, penyebab dicari, tindakan diberikan, kemudian hasilnya dievaluasi.
Prinsip itulah yang kelak ikut membentuk gaya kepemimpinannya.
Ketika memasuki pemerintahan, Hasto tidak meninggalkan cara berpikir tersebut. Ia membawa logika diagnosis ke dalam persoalan sosial: memahami gejala, menemukan akar persoalan, lalu mencari intervensi yang paling mungkin membawa perubahan.
Membangun Kulon Progo
Pada 2011, Hasto dipercaya menjadi Bupati Kulon Progo. Di daerah asalnya itu, ia berhadapan dengan persoalan yang lebih luas: kemiskinan, lemahnya daya saing ekonomi lokal, serta perputaran uang yang banyak mengalir keluar daerah.
Alih-alih hanya melihat kemiskinan sebagai persoalan bantuan, Hasto mencoba mencari penyebab yang lebih dalam.
Lahir gagasan “Bela dan Beli Kulon Progo.”
Semangatnya sederhana: masyarakat didorong mencintai dan membeli produk daerah sendiri, sementara pemerintah menciptakan ruang agar produk lokal memiliki pasar.
Gagasan itu kemudian diwujudkan melalui sejumlah inovasi. Toko Milik Rakyat (ToMiRa) dikembangkan dengan melibatkan koperasi dan UMKM lokal. AirKu menjadi salah satu produk daerah yang diperkuat. Sementara Batik Geblek Renteng berkembang sebagai identitas budaya sekaligus bagian dari penggerak ekonomi masyarakat.
Bagi Hasto, ekonomi kerakyatan bukan sekadar slogan. Ia harus hadir dalam transaksi sehari-hari, di warung, toko, koperasi, UMKM, dan rumah tangga masyarakat.
Pemerintah tidak hanya dituntut memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan agar masyarakat mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Berbagai inovasi tersebut kemudian membawa nama Kulon Progo mendapat perhatian di tingkat nasional. Hasto pun menerima sejumlah penghargaan atas kiprahnya dalam pembangunan dan inovasi pemerintahan, termasuk Bintang Jasa Utama pada 2016.
Naik ke Nasional
Pada 2019, perjalanan Hasto berlanjut ke tingkat nasional setelah dipercaya memimpin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Skalanya berubah. Jika sebelumnya ia mengurus satu kabupaten, kini ia berhadapan dengan persoalan keluarga dan kependudukan dalam skala Indonesia.
Namun cara berpikirnya tidak berubah.
Latar belakang kedokteran kembali menjadi bekal dalam melihat persoalan stunting. Bagi Hasto, persoalan pertumbuhan anak tidak semestinya baru ditangani setelah masalah muncul. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin.
Pendekatan berbasis data kemudian menjadi penting. Pendataan keluarga diperkuat untuk membantu pemerintah memahami kondisi keluarga secara lebih rinci. Elsimil dikembangkan sebagai instrumen skrining dan pendampingan calon pengantin, sementara DASHAT menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi.
Ada pesan penting di balik pendekatan tersebut: membangun generasi tidak dimulai ketika seorang anak lahir. Ia dimulai jauh sebelumnya, dari keluarga yang sehat, calon orang tua yang siap, dan lingkungan yang mendukung.
Kembali ke Jogja
Setelah menyelesaikan pengabdian di tingkat nasional, Hasto kembali ke daerah. Pada 2025, ia dipercaya menjadi Wali Kota Yogyakarta bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan untuk periode 2025–2030.
Kali ini tantangannya adalah kota.
Yogyakarta memiliki karakter yang berbeda. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga sampah, hunian, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan dinamika sosial masyarakat perkotaan.
Dalam persoalan sampah, misalnya, Hasto mendorong semangat MASJOS Masyarakat Jogja Olah Sampah. Pendekatannya berangkat dari kesadaran bahwa sampah tidak akan pernah selesai jika hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Perubahan harus dimulai dari sumbernya. Dari rumah, dari lingkungan, dan dari kebiasaan masyarakat.
Sampah kemudian tidak hanya dilihat sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga sebagai persoalan perilaku, lingkungan, dan peluang ekonomi. Warga ditempatkan bukan hanya sebagai pengguna layanan pemerintah, tetapi sebagai bagian dari solusi.
Cara pandang yang sama juga dibawa dalam berbagai persoalan lain, termasuk rumah layak huni, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.
Merawat Lewat Kebijakan
Jika perjalanan Hasto Wardoyo ditarik dari awal hingga sekarang, ada satu pola yang terus berulang.
Sebagai dokter, ia merawat manusia.
Sebagai bupati, ia berusaha merawat kekuatan ekonomi masyarakat.
Sebagai Kepala BKKBN, ia berupaya memperkuat keluarga dan kualitas generasi.
Sebagai wali kota, ia menghadapi persoalan kota dengan pendekatan yang kembali menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari penyelesaian.
Jabatan berubah, ruang pengabdian berganti, tetapi cara melihat persoalan tetap sama: mendengar, memahami, mencari akar masalah, menentukan tindakan, lalu memastikan hasilnya.
Mungkin di situlah seni kepemimpinan Hasto Wardoyo.
Ia tidak sekadar melihat masalah sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipahami terlebih dahulu.
Sebab kebijakan yang lahir tanpa memahami persoalan hanya akan menjadi keputusan di atas kertas. Sebaliknya, kebijakan yang tumbuh dari kenyataan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menjadi perubahan.
Dari pelosok Kalimantan hingga pusat pemerintahan nasional, kemudian kembali ke Yogyakarta, perjalanan Hasto menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu membutuhkan jalan yang lurus.
Kadang ia dimulai dari ruang puskesmas yang sederhana, tumbuh di tengah masyarakat, menemukan bentuknya dalam kebijakan daerah, berkembang menjadi kebijakan nasional, lalu kembali kepada manusia dalam kehidupan sebuah kota.
Pada akhirnya, mungkin bukan jabatan yang paling penting untuk dikenang, melainkan apa yang dilakukan dengan jabatan itu.
Dan Hasto Wardoyo memilih menggunakan setiap ruang pengabdiannya untuk satu hal: mengubah masalah menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat.
