Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dok: Istimewa. Dok: Istimewa.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta Fraksi Golkar di DPR RI memberi perhatian terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Bahlil menitipkan pesan tersebut kepada anggota Golkar di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi XI DPR RI. Ia meminta hak daerah penghasil SDA tetap diperhatikan dalam pembahasan kebijakan anggaran.
“Saya cuma titip, ya. Tolong kepada Banggar kita dan Komisi XI agar perhatikan dana bagi hasil daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Perhatikan betul tuh,” kata Bahlil saat memberikan pengarahan dalam rangka HUT ke-81 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/8/2026).
Menurut Bahlil, pembagian DBH memiliki peran penting dalam menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, daerah penghasil memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi SDA yang berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Ia mengingatkan, perhatian terhadap hak daerah juga diperlukan untuk menjaga dukungan terhadap kegiatan produksi SDA.
“Kalau ini tidak kita perhatikan, maka bukan tidak mungkin daerah itu pasti akan acuh tak acuh terhadap apa yang akan kita lakukan di lapangan. Begitu terjadi, proses produksi tidak akan maksimal, dampaknya nanti kepada pendapatan negara,” ujarnya.
Harus Sesuai Undang-Undang
Bahlil menegaskan pembagian DBH harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Namun, implementasinya juga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Dan saya pikir apa yang sudah ada dalam undang-undang, kita konsisten saja untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, tetapi diprioritaskan untuk itu diberikan hak-hak yang sesuai dengan undang-undang,” katanya.
DBH SDA merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari penerimaan negara atas pengelolaan sumber daya alam. Sumbernya antara lain berasal dari sektor kehutanan, minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, serta perikanan.
Bahlil menilai pemenuhan hak daerah penghasil dapat menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan kepentingan pusat dan daerah.
Di sisi lain, daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas produksi SDA berjalan lancar. Karena itu, hubungan yang baik antara pusat dan daerah dinilai dapat mendukung keberlanjutan produksi sekaligus penerimaan negara.
Arahan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Fraksi Golkar untuk terus mengawal kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan fiskal di DPR.
Bahlil berharap pembagian DBH yang berjalan sesuai aturan dapat memperkuat dukungan daerah terhadap kegiatan produksi SDA. Dengan begitu, manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan lebih optimal di daerah sekaligus tetap menopang perekonomian nasional.
