Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat (dua dari kanan) saat mengikuti Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mendorong negara-negara BRICS tidak berhenti membahas krisis iklim, tetapi mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang untuk membangun ekonomi hijau yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8). Menurutnya, tantangan lingkungan kini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara.
Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama lintas negara.
“Penanganan krisis iklim tidak cukup hanya berbicara mengenai perubahan suhu bumi dan pengurangan emisi. Perspektif keadilan harus ditempatkan sebagai bagian penting agar kebijakan iklim memberikan manfaat yang adil, khususnya kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung,” tegas Jumhur.
Ekonomi dan Lingkungan Tak Harus Berhadapan
Jumhur menilai perlindungan lingkungan tidak semestinya diposisikan sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Justru, pemulihan lingkungan dapat membuka sumber pertumbuhan baru.
Peluang tersebut antara lain melalui investasi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi karbon dan penciptaan lapangan kerja hijau.
“Kita harus mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan, tetapi lingkungan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat yang adil,” ujarnya.
Menurut Jumhur, pendekatan tersebut penting agar transisi menuju pembangunan hijau tidak hanya menghasilkan target lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Terlebih, dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.
Indonesia Bawa Kepentingan Masyarakat Pesisir
Dalam forum tersebut, Jumhur juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar.
Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan ekosistem hutan tropis, mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Indonesia juga berada di kawasan Coral Triangle, salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Jumhur mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pesisir melalui kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, peningkatan suhu, cuaca ekstrem, abrasi serta kerusakan ekosistem.
“Keanekaragaman hayati adalah modal kehidupan sekaligus modal pembangunan. Karena itu, perlindungannya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di kawasan daratan tetapi juga ekosistem laut dan pesisir,” kata Jumhur.
Karena itu, Indonesia mendorong perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian integral dari agenda perubahan iklim.
Bawa Subak hingga Sasi ke Forum BRICS
Jumhur juga memperkenalkan praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkembang di Indonesia.
Tiga di antaranya adalah Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku dan Awig-Awig di Bali.
Menurut Jumhur, praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” tuturnya.
Pendekatan berbasis masyarakat, lanjutnya, dapat menjadi salah satu inspirasi dalam memperkuat pengelolaan air, ekosistem dan sumber daya alam di tengah perubahan iklim.
BRICS Didorong Perkuat Kerja Sama
Jumhur memandang BRICS sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
Kerja sama dapat diarahkan pada pertukaran pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas, pembiayaan lingkungan, perlindungan hutan tropis, konservasi laut, pengendalian pencemaran serta pengembangan ekonomi hijau.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut penting agar agenda lingkungan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui forum BRICS, Indonesia sekaligus menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memiliki dua tujuan yang berjalan bersama: menjaga bumi tetap lestari dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil.
Dengan perspektif tersebut, krisis iklim tidak semata-mata dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun model ekonomi baru yang lebih hijau, tangguh dan inklusif.
