Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memberikan paparan kepada awak media usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026). Dok: HF
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah memperkuat langkah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah potensi El Nino. Kekuatan udara dan darat disiapkan untuk memastikan kebakaran tidak berkembang menjadi kondisi darurat.
Hal itu disampaikan Djamari dalam doorstop usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Djamari mengungkapkan, hingga saat ini luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektare. Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengantisipasi peningkatan eskalasi.
“Wilayah kita di Indonesia yang terbakar, hutan dan kebun, 107.000 hektare lebih sampai dengan hari ini,” kata Djamari.
Salah satu kekuatan yang disiapkan adalah operasi udara. Djamari menyebut Satgas Udara saat ini menyiagakan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan operasi.
Menurut Djamari, operasi udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah yang sangat efektif untuk membantu pengendalian karhutla. Namun, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan hujan.
“Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah terus memantau perubahan cuaca. Jika terdapat indikasi munculnya awan hujan, operasi modifikasi cuaca akan segera dilakukan.
Djamari menyebut berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan OMC.
“Semoga kita menemukan awan hujan, sehingga kita bisa memberikan OMC kita lakukan,” katanya.
Operasi Darat Tetap Jadi Andalan
Meski operasi udara dinilai efektif, Djamari menegaskan pemerintah tidak dapat hanya menunggu munculnya awan hujan. Operasi darat tetap berjalan untuk menangani kebakaran yang terjadi.
Keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah menjadi salah satu tantangan. Untuk mengatasinya, pemerintah menyiapkan berbagai alternatif, termasuk penggunaan flexible tank yang dapat dipindahkan mendekati lokasi kebakaran.
Selain itu, pembuatan sumur di wilayah tertentu juga menjadi opsi untuk mendapatkan sumber air bagi kebutuhan pemadaman.
“Segala cara kita lakukan,” tegas Djamari.
Enam Provinsi Jadi Perhatian Utama
Djamari mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang dinilai memiliki kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Enam provinsi tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang luas dan rentan terbakar, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.
Meski demikian, Djamari memastikan kondisi di wilayah-wilayah tersebut hingga saat ini masih dapat dikendalikan.
“Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu,” ujarnya.
Pemerintah daerah di enam provinsi tersebut juga telah menyampaikan perkembangan kondisi wilayah masing-masing dan kesiapan menghadapi kemungkinan peningkatan kebakaran.
El Nino Jadi Ancaman yang Diantisipasi
Menurut Djamari, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengendalian karhutla. Pemerintah mencermati potensi El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan lebih panjang dan meningkatkan risiko kebakaran.
Bahkan, pemerintah mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan intensitas kuat.
“Kalau misalnya tadi disebut El Nino kuat, maka cara kita juga harus lebih kuat dari itu,” kata Djamari.
Karena itu, pemerintah berupaya melakukan pencegahan sejak dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi kondisi darurat.
Djamari mengatakan jumlah titik api ke depan tidak dapat dipastikan. Pemerintah memilih memperkuat pemantauan, patroli, serta penanganan sejak awal.
Penegakan Hukum Diperkuat
Selain pemadaman, pencegahan dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum. Hal tersebut dinilai penting karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik yang sulit ditangani.
Ketika gambut sudah terbakar, api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar.
Karena itu, pemerintah mendorong patroli di wilayah rawan sekaligus memastikan setiap pelanggaran yang berpotensi memicu kebakaran ditindak.
Djamari juga menyoroti praktik pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan yang masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Dalam situasi rawan seperti sekarang, aktivitas tersebut dinilai perlu diperketat dan apabila diperlukan dihentikan sementara.
TPA Ikut Diawasi
Pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap tempat pembuangan akhir (TPA). Djamari mengingatkan TPA harus terus dibasahi untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Kebakaran TPA juga memiliki risiko terhadap kesehatan karena dapat menghasilkan gas metana yang berbahaya.
Selain pembasahan, pengawasan di sekitar TPA diperketat untuk mencegah sumber api, termasuk puntung rokok, menjadi pemicu kebakaran.
“Lebih baik mencegah daripada terjadi pemadaman,” ujarnya.
Bromo dan Gede Pangrango Terkendali
Djamari juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran di sejumlah wilayah di luar enam provinsi prioritas.
Kebakaran di kawasan Bromo dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat sekitar satu hingga dua titik api yang menjadi perhatian.
Sementara kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, juga telah selesai ditangani.
Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap wilayah lain di luar enam provinsi prioritas untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditangani.
Pemerintah Pastikan Dukungan Anggaran
Terkait kebutuhan anggaran, Djamari memastikan pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk penanganan karhutla.
Dia mengatakan besaran anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jika eskalasi meningkat dan membutuhkan kekuatan yang lebih besar, pemerintah siap memberikan dukungan.
“Berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini,” tegasnya.
Namun, Djamari menyebut sampai saat ini pengerahan kekuatan dalam skala sangat besar belum diperlukan. Pemerintah masih mengandalkan kekuatan yang telah disiapkan sembari terus memantau perkembangan kondisi.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, gubernur dan Forkopimda provinsi, bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota, serta Kepala BNPB.
Djamari menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, kementerian terkait, hingga masyarakat harus bergerak bersama.
“Situasi ini memang situasi kita semua, dan kedaruratan itu harus kita selesaikan. Semuanya dengan cara yang bagus dari awal supaya tidak menangani kedaruratan,” pungkasnya.
