Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dok: Istimewa.
Jakarta – Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap kemampuan puluhan pemerintah daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap stabil.
Seluruh kewajiban pemerintah daerah terhadap ASN, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menyusul hasil pemetaan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang mengungkap sebanyak 79 pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal hingga berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai, termasuk gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pramono menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi di Jakarta. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang terjaga membuat Pemprov DKI mampu memenuhi seluruh hak pegawai tanpa kendala.
“Alhamdulillah, seluruh kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap ASN dapat dipenuhi dengan baik,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Ia menegaskan bahwa kepastian pembayaran gaji dan tunjangan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. ASN memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan mereka harus tetap menjadi perhatian.
Di tingkat nasional, tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah dipicu oleh tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut semakin berat setelah pembiayaan gaji PPPK menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah melalui APBD.
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mulai dari audit efisiensi anggaran, percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), hingga penyediaan bantuan penyeimbang fiskal guna menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan di daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga tata kelola keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, Jakarta diharapkan mampu terus memberikan kepastian bagi aparatur sekaligus menjaga kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengedepankan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan. Stabilitas fiskal yang terjaga bukan hanya menjamin hak ASN terpenuhi, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.
