Dok: Istimewa.
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya transformasi pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) agar mampu menjawab tantangan penyelenggaraan penataan ruang yang semakin kompleks, adaptif, dan berbasis teknologi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Tahun 2026 yang berlangsung di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (15/7/2026).
Mengusung tema “Kurikulum Responsif Tata Ruang: Refleksi Integrasi Tata Ruang Lintas Matra dan Akselerasi RTRW/RDTR”, forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru pendidikan perencanaan wilayah dan kota yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Mewakili Direktorat Jenderal Tata Ruang, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati menekankan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut lulusan PWK memiliki kompetensi yang lebih luas dibanding sebelumnya.
Menurutnya, penguasaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR), analisis data spasial, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi geospasial harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan.
“Kurikulum PWK perlu memperkuat kompetensi mahasiswa dalam Sistem Informasi Tata Ruang mencakup data spasial, integrasi sistem, dan analisis geospasial agar perencanaan semakin adaptif dan berbasis data. Mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan publikasi media sosial serta penguatan arah karir,” ujar Reny.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan penataan ruang saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penyusunan dokumen perencanaan. Perencana ruang masa depan dituntut mampu mengolah informasi berbasis data, memanfaatkan teknologi digital, serta mengkomunikasikan hasil perencanaan kepada masyarakat secara efektif.
Karena itu, pembaruan kurikulum menjadi langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang siap mendukung percepatan penyusunan maupun implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Deputi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Djuang Fadjar Sodikin. Ia menilai pendidikan PWK harus melahirkan planner yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan.
Menurutnya, paradigma penataan ruang nasional kini tengah bergerak menuju pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi.
“Kurikulum PWK Indonesia perlu menghasilkan planner yang tak sekadar menyusun dokumen rencana, tapi mampu menjembatani rencana dengan dampak nyata di ruang. Penataan ruang kita sedang bertransformasi dari pendekatan berbasis dokumen menuju berbasis sistem, dan kurikulum responsif harus menjawab perubahan itu,” katanya.
Transformasi tersebut, lanjutnya, menuntut kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan pemerintah agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan penyelenggaraan penataan ruang di lapangan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Holi Bina Wijaya, mengapresiasi hubungan kemitraan yang telah lama terjalin antara ASPI dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan kurikulum pendidikan terus berkembang mengikuti dinamika kebijakan penataan ruang nasional.
“Kerja sama dengan Ditjen Tata Ruang, yang hari ini diwakili Ibu Reny, sudah terjalin lama dan menjadi mitra yang selalu kami nantikan arahannya. Forum diskusi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN hari ini akan sangat baik bagi pengembangan kurikulum sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia,” ujarnya.
Workshop ASPI 2026 diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dalam penyempurnaan kurikulum pendidikan perencanaan wilayah dan kota, sehingga mampu mencetak planner yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, menguasai analisis spasial, serta memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan penataan ruang menjadi pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi, Direktorat Jenderal Tata Ruang optimistis kualitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang akan semakin meningkat. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan penyusunan RTRW dan RDTR yang berkualitas sekaligus mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis data.
