BNPB Perkuat Mitigasi El Nino, Suharyanto: Jangan Tunggu Bencana Terjadi

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun hingga awal 2027.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta ancaman terhadap ketahanan pangan dapat diantisipasi sejak dini.

Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Forum yang digelar secara hybrid itu menjadi wadah strategis untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kebencanaan maupun stabilitas ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto hadir bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Kehadiran BNPB menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional.

Dalam paparannya, Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan karhutla. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya ketersediaan air baku, terganggunya produktivitas sektor pertanian, hingga memengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara menyeluruh.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, BNPB telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, hingga memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, pembangunan jaringan pipanisasi air bersih juga telah direalisasikan di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur sebagai solusi penyediaan air bersih jangka panjang bagi masyarakat di daerah rawan kekeringan.

“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” tegas Suharyanto.

Selain mengantisipasi kekeringan, BNPB juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla melalui dukungan operasi udara, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah terulangnya bencana kabut asap lintas batas seperti yang pernah terjadi pada 2015.

Lebih jauh, rapat koordinasi tersebut juga membahas keterkaitan antara fenomena El Nino dengan pengendalian inflasi daerah. Gangguan terhadap produksi pangan maupun distribusi komoditas strategis akibat kekeringan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum BULOG Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Melalui penguatan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan sinergi lintas sektor, BNPB berharap seluruh pemerintah daerah mampu mengambil langkah antisipatif sejak dini sehingga dampak fenomena El Nino terhadap masyarakat, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional dapat ditekan semaksimal mungkin. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan kondisi iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.