Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Dok: Istimewa.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., membekali 157 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 dengan strategi penguatan sistem komando penanggulangan bencana. Pembekalan berlangsung di Grha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).
Dalam kuliah bertajuk Transformasi Penanggulangan Bencana Berbasis Teknologi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Bencana, Kepala BNPB menekankan bahwa keberhasilan operasi tanggap darurat sangat ditentukan oleh sistem komando yang jelas, cepat, dan terintegrasi.
Menurut Suharyanto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan pemegang komando utama dalam penanganan bencana di daerah. Namun, keberhasilan operasi di lapangan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Menghadapi bencana apa pun, terlebih dalam skala besar, kita sebagai unsur pimpinan tidak boleh ragu-ragu. Begitu terjadi kedaruratan, posko komando harus segera tegak berdiri, dan garis kepemimpinan harus berjalan efektif demi menyelamatkan masyarakat,” tegas Suharyanto.
Ia menjelaskan, unsur TNI yang diperbantukan di daerah harus aktif memberikan asistensi terhadap penyelenggaraan posko komando, terutama ketika kapasitas manajerial di lapangan membutuhkan penguatan. Penunjukan Incident Commander juga harus mempertimbangkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan secara cepat.
Selain membangun sistem komando yang solid, Kepala BNPB mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak merupakan prioritas utama pada fase tanggap darurat. Distribusi pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga hunian darurat harus dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari tiga hari sejak bencana terjadi.
“Yang paling utama adalah masyarakat terpenuhi dulu kebutuhannya; pangan, air bersih, dan hunian darurat mereka terjamin. Jangan sampai ada warga yang terlantar,” ujarnya.
Suharyanto juga menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi darurat, tindakan cepat di lapangan tidak boleh terhambat oleh proses administratif, termasuk ketika harus mengerahkan alat berat untuk membuka akses yang terputus akibat bencana.
Melalui pembekalan ini, BNPB berharap para Pasis Sesko TNI memiliki pemahaman yang kuat mengenai sistem komando penanggulangan bencana sehingga mampu menjadi pemimpin yang sigap, adaptif, dan mampu membangun koordinasi lintas sektor ketika menghadapi situasi kedaruratan di masa mendatang.
