Konferensi Pers Badan Gizi Nasional. Dok: HF
Jakarta – Jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) langsung bergerak cepat menyusun arah kebijakan lembaga dengan menempatkan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026), Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan hasil konsolidasi perdana pimpinan baru yang berfokus pada penguatan tata kelola dan optimalisasi Program Makan Bergizi (MBG).
Konferensi pers tersebut menjadi penampilan resmi pertama Nanik S. Deyang setelah dipercaya memimpin BGN. Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan kini memimpin lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat.
Di hadapan awak media, Nanik menjelaskan bahwa rapat konsolidasi yang berlangsung sepanjang hari bersama jajaran pimpinan baru menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait arah pengelolaan program dan penggunaan anggaran negara.
“Kami telah memulai konsolidasi internal. Hal utama yang kami bahas dan siapkan rencana kerjanya adalah menuju efisiensi anggaran. Ini menjadi perhatian pertama kami karena setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujar Nanik.
Menurutnya, meskipun alokasi anggaran BGN telah mengalami penyesuaian, lembaganya masih melihat peluang untuk melakukan penghematan lebih lanjut tanpa mengurangi target maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap masih bisa menurunkan biaya operasional di berbagai sektor, tetapi tidak mengurangi sasaran program. Prinsipnya adalah lebih efisien, lebih tepat guna, dan lebih berdampak,” tegasnya.
Empat Langkah Strategis
Sebagai tindak lanjut dari agenda efisiensi tersebut, BGN telah menyepakati empat langkah strategis yang akan menjadi fokus kerja dalam waktu dekat.
Langkah pertama adalah melakukan evaluasi dan penataan ulang penerima manfaat program. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bantuan dan layanan gizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.
Langkah kedua adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru. Kebijakan ini diambil agar BGN dapat memaksimalkan fasilitas yang sudah ada sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut.
“Kami ingin memastikan seluruh sumber daya yang sudah tersedia dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu,” kata Nanik.
Langkah ketiga adalah melakukan pembenahan terhadap dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi. Menurutnya, kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat sangat bergantung pada standar operasional dapur yang menjadi pusat produksi.
Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana dapur, sistem operasional, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
Pembenahan tersebut mencakup peningkatan fasilitas, penguatan standar mutu, hingga pelatihan bagi tenaga pengelola dapur. BGN juga tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kami ingin memastikan makanan yang diproduksi benar-benar berkualitas, aman, dan sesuai standar gizi. Karena itu, perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari agenda kami,” ujarnya.
Perhatian Khusus untuk Wilayah 3T
Langkah keempat adalah memperluas realisasi Program Makan Bergizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Nanik mengakui bahwa pelaksanaan program di daerah 3T memiliki tantangan yang berbeda dibanding wilayah lain, mulai dari akses distribusi, ketersediaan infrastruktur, hingga biaya operasional yang lebih tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut, BGN tengah menyiapkan sejumlah alternatif skema pelaksanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah, namun tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Kami sedang menyiapkan berbagai alternatif agar program di wilayah 3T tetap berjalan optimal tanpa membebani APBN secara berlebihan. Ini menjadi salah satu prioritas kami karena masyarakat di daerah terpencil juga harus mendapatkan layanan yang sama,” jelasnya.
Pengawasan Diperketat
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga memperkenalkan jajaran pimpinan baru yang akan mendukung pelaksanaan program BGN ke depan.
Salah satunya adalah Wakil Kepala BGN Agustina Arung Sari yang memiliki pengalaman lebih dari 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Menurut Nanik, pengalaman tersebut akan menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan penggunaan anggaran.
“Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pengawasan dan audit. Tugas beliau adalah memastikan tata kelola dan keuangan negara di BGN berjalan dengan baik dan diawasi secara ketat,” ungkapnya.
Selain itu, jajaran pimpinan baru juga diperkuat oleh figur yang memiliki pengalaman di bidang pangan dan pengelolaan wilayah. Kehadiran unsur tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi yang kini menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
BGN Akan Lebih Terbuka
Nanik menegaskan bahwa BGN akan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan publik dan media massa. Untuk itu, BGN berencana menggelar konferensi pers secara berkala guna menyampaikan perkembangan program maupun kebijakan yang sedang dijalankan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Hari ini kami fokus menyampaikan hasil konsolidasi terkait efisiensi anggaran. Ke depan, kami akan lebih sering bertemu dengan rekan-rekan media untuk membahas berbagai tema lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
Dengan konsolidasi awal yang menitikberatkan pada efisiensi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan, pimpinan baru BGN berharap Program Makan Bergizi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Indonesia.
