Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar merupakan bagian dari penguatan sistem koordinasi nasional untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor dan wilayah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, kebutuhan platform komunikasi digital berkapasitas besar menjadi krusial seiring masifnya implementasi program MBG yang menuntut kecepatan koordinasi, keseragaman arahan, hingga pengawasan pelaksanaan secara real time.
Menurut Dadan, program MBG bukan sekadar distribusi layanan pemenuhan gizi, melainkan ekosistem kerja nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, serta pelaksana di lapangan yang harus bergerak dalam satu komando.
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4).
Ia menekankan, pengadaan layanan tersebut bukan hanya soal fasilitas rapat virtual, tetapi menjadi infrastruktur kerja yang menopang tata kelola program secara nasional. Sistem enterprise yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN itu disebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.
Kapasitas tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai agenda strategis, mulai dari rapat koordinasi nasional dan daerah, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, evaluasi program, hingga edukasi publik secara luas.
Dengan cakupan organisasi BGN yang melibatkan pimpinan pusat hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, Dadan menilai sistem komunikasi terintegrasi menjadi tulang punggung pelaksanaan program agar seluruh arahan pusat diterima secara utuh dan seragam.
Menurutnya, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas koordinasi, karena program berskala nasional ini membutuhkan respons cepat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lapangan.
“Kami ingin memastikan pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” katanya.
BGN memandang transformasi digital melalui dukungan layanan video conference juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola program pemerintah yang lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. Di tengah skala implementasi MBG yang terus berkembang, sarana koordinasi digital dinilai bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama untuk menjaga efektivitas program.
Melalui penguatan sistem komunikasi ini, BGN menegaskan fokus utama tetap pada memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan konsisten, terkoordinasi, dan mampu menjangkau sasaran secara optimal di seluruh Indonesia.
