Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Dok: Istimewa.
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) pada Rabu (26/11) di Hotel Grand Mahakam Jakarta.
Rakor ini digelar untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Talun di Kabupaten Blitar, serta RDTR Kecamatan Cepiring dan Kecamatan Pegandon di Kabupaten Kendal.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penataan ruang nasional.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyusunan 2.000 RDTR di seluruh Indonesia sebagai upaya mendorong kemudahan perizinan.
“Kami terus mendorong integrasi lintas sektor agar seluruh data dan kebijakan penataan ruang dapat selaras dan terhubung secara menyeluruh, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Suyus juga menambahkan bahwa RDTR dapat mempercepat terbitnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), bahkan hanya dalam satu hari.
“RDTR memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM dan usaha mikro, karena mereka dapat mengajukan permohonan dengan lebih mudah dan memperoleh hasil persetujuan diterima atau ditolak dalam waktu satu hari. Data RDTR yang telah terintegrasi nantinya dapat diakses masyarakat melalui Gistaru. Apabila terdapat kendala dalam integrasi dengan OSS, kami siap membantu,” jelasnya.
Dari Kabupaten Kendal, Wakil Bupati Benny Karnadi menyoroti tantangan demografi lima tahun ke depan.
Baca juga: Kementerian Transmigrasi Percepat Penanganan Banjir di Lima Kawasan Transmigrasi Aceh
“Lima tahun ke depan, Kabupaten Kendal berpotensi menghadapi perubahan besar akibat dinamika demografi. Saya harap rapat ini dapat menjadi momentum untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendal dalam menghadapi tantangan ini,” ungkap Benny.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto berharap penyusunan RDTR di wilayahnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami harap penyusunan WP Talun dapat berjalan lebih baik, selaras antara kebijakan pusat dan daerah, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat agar wilayah ini semakin berkembang, berdaya guna, dan maju,” tutur Rijanto.
Melalui Rakor Linsek ini, ATR/BPN berharap penyusunan RDTR di daerah dapat berjalan lebih efektif, integratif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
