Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto.
Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan pemulihan 20 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan publik selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlangsung.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, kondisi darurat tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepastian dalam mendapatkan pelayanan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan birokrasi tetap bergerak meski fasilitas pelayanan mengalami gangguan.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menggerakkan birokrasi secepat mungkin demi memberikan kepastian pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak,” ujar Purwadi saat membuka Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 MPP Pascabencana di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Berdasarkan data pemantauan yang disampaikan dalam forum tersebut, delapan dari 20 MPP yang masuk dalam agenda pemulihan mengalami tingkat gangguan tertinggi sehingga membutuhkan intervensi dan perbaikan segera.
Layanan Didekatkan ke Masyarakat
Di tengah keterbatasan sarana, Kementerian PANRB mendorong penerapan MPP Peduli (Pelayanan Dekat Untuk Warga Lebih Inklusif). Pendekatan ini memungkinkan pelayanan prioritas diberikan melalui mekanisme jemput bola dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
“Melalui layanan jemput bola, pemerintah berupaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan prioritas,” kata Purwadi.
Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas fisik MPP. Keberlangsungan fungsi pelayanan juga harus menjadi perhatian agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
Kementerian PANRB turut menekankan filosofi No Wrong Door, yakni memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan meskipun sarana pelayanan utama mengalami kerusakan atau belum dapat beroperasi secara optimal.
Pemulihan Tak Hanya Soal Infrastruktur
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan pemulihan MPP pascabencana juga menyangkut keberlangsungan fungsi pemerintahan.
“Sebagai titik simpul kehadiran negara di tengah masyarakat, MPP memiliki peran yang sangat strategis. Optimalisasi peran ini mutlak diperlukan melalui penyesuaian dan pemulihan yang cepat pascabencana,” ujar Otok.
Melalui Forum Sinergi Pemulihan, Kementerian PANRB mengoordinasikan kementerian/lembaga pengampu layanan, pemerintah daerah, pengelola MPP, BUMN, serta mitra penyelenggara.
Koordinasi tersebut diarahkan agar kebutuhan pemulihan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari penanganan sarana pelayanan hingga memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat.
Otok menegaskan keberhasilan pemulihan tidak hanya dilihat dari tersusunnya daftar kebutuhan maupun rencana aksi. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana kolaborasi tersebut mampu menghadirkan kembali pelayanan yang benar-benar dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
