Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mendorong 597.662 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia menjadi kekuatan utama pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting.
Penguatan peran TPK tersebut menjadi perhatian Wihaji saat melakukan kunjungan kerja ke Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (5/2/2026). Dalam kegiatan Konsolidasi dan Sinergitas Kader Pendamping Keluarga itu, ribuan kader berkumpul untuk memperkuat koordinasi program pendampingan keluarga.
Wihaji menilai keberadaan ratusan ribu kader TPK merupakan modal besar untuk memastikan intervensi pemerintah menjangkau keluarga yang membutuhkan, terutama kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“TPK diminta terlibat langsung mendistribusikan MPG. Ini merupakan perintah Pak Presiden agar asupan gizi menjadi salah satu kunci utama menurunkan stunting,” ujar Wihaji.
Gizi Jadi Kunci Intervensi
Menurut Wihaji, penanganan stunting perlu dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus pendampingan keluarga secara konsisten.
Karena itu, TPK kini mendapatkan penguatan tugas untuk turut mendukung distribusi Makanan Pemberian Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun dari 19,8 persen menjadi 18 persen pada 2026, sebelum mencapai target 14 persen pada 2029.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3,2 miliar per hari bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sekitar 51 ribu kader turut bergerak setiap hari dalam distribusi bantuan gizi.
Namun, Wihaji mengakui pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah.
Ia menekankan pentingnya memastikan bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga diberikan dengan pelayanan yang baik.
“Kalau ada kesalahan, minta maaf dan jangan diulang. Terpenting pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Cilegon Siapkan Perluasan Layanan
Penguatan TPK di Cilegon juga berjalan beriringan dengan upaya memperluas layanan dapur gizi. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan BGN dan para kader untuk memastikan sasaran program dapat terlayani secara optimal.
Saat ini, terdapat lima dapur/SPPG yang telah aktif menyalurkan bantuan gizi di Kota Cilegon, yakni SPPG Rawa Arum, Purwakarta, Kedaleman 2, Kedaleman 3, dan Kedaleman 4.
Dari lima dapur tersebut, bantuan telah menjangkau 1.171 penerima manfaat.
Pemkot Cilegon juga mencatat terdapat 35 dapur yang telah siap beroperasi. Jumlah tersebut menjadi modal untuk memperluas cakupan layanan kepada kelompok sasaran 3B di seluruh wilayah kota.
“Intinya hari ini adalah penguatan untuk para kader, Pemkot, dan BGN Kota Cilegon. Ke depan ini akan lebih dioptimalkan,” kata Robinsar.
Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Robinsar mengatakan Pemkot Cilegon akan melanjutkan koordinasi dengan BGN, kepala dapur dan organisasi perangkat daerah terkait untuk mempercepat pengoperasian dapur yang telah siap.
Menurutnya, seluruh sasaran 3B di Cilegon menjadi prioritas, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah dengan dapur aktif.
Penguatan TPK dan perluasan layanan gizi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama hingga tingkat keluarga.
Dengan dukungan 597.662 TPK yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah memiliki jaringan pendamping yang dekat dengan masyarakat. Wihaji mendorong kekuatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar program gizi semakin tepat sasaran dan target penurunan stunting dapat dicapai.
Bagi pemerintah, keberhasilan program pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya penerima, tetapi dari seberapa jauh intervensi tersebut benar-benar memberi perubahan bagi kesehatan dan masa depan anak Indonesia.
