Dok: Istimewa.
Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses layanan jantung hingga ke berbagai daerah melalui distribusi alat laboratorium kateterisasi (catheterization laboratory/cath lab).
Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa kecanggihan teknologi saja tidak cukup. Tanpa dokter spesialis jantung yang memadai, alat tersebut tidak akan mampu memberikan manfaat maksimal dalam menyelamatkan pasien.
Karena itu, Kemenkes bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP), khususnya yang memiliki kompetensi kardiologi intervensi. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam kurun enam tahun terakhir, jumlah dokter dengan keahlian tersebut melonjak lebih dari tiga kali lipat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan infrastruktur kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia. Menurutnya, keberadaan cath lab di rumah sakit daerah akan sia-sia apabila tidak tersedia tenaga medis yang mampu mengoperasikan dan melakukan tindakan penyelamatan pasien.
“Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya,” ujar Budi saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Data Kemenkes menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter spesialis jantung dengan kompetensi kardiologi intervensi. Enam tahun kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 414 dokter atau bertambah 315 orang. Kemenkes menyebut pencapaian ini sebagai salah satu percepatan pengembangan dokter spesialis tercepat yang pernah dilakukan.
Pemerintah juga memperkuat peningkatan kompetensi melalui program fellowship di sejumlah negara. Hingga kini, 98 dokter telah dikirim untuk mengikuti pendidikan lanjutan di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Sebanyak 58 dokter telah menyelesaikan program tersebut dan kembali bertugas di Indonesia, sementara 10 dokter lainnya dijadwalkan segera berangkat.
Meski demikian, kebutuhan dokter spesialis jantung masih jauh dari ideal. Berdasarkan proyeksi Kemenkes, Indonesia memerlukan sekitar 6.801 dokter SpJP pada 2026. Saat ini jumlah yang tersedia baru 1.639 dokter, sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 5.000 dokter spesialis.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah distribusi tenaga medis. Lebih dari 60 persen dokter spesialis jantung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kondisi tersebut menyebabkan banyak daerah masih kesulitan menghadirkan layanan jantung yang cepat dan komprehensif bagi masyarakat.
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah, Renan Sukmawan, menilai peningkatan jumlah dokter harus tetap dibarengi dengan standar mutu yang seragam. Ia menjelaskan bahwa saat ini pendidikan spesialis jantung telah berkembang pesat, dari hanya dua program studi menjadi 18 program yang diselenggarakan oleh universitas dan rumah sakit pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, apa pun jalur pendidikan yang ditempuh, seluruh lulusan harus memenuhi standar kompetensi nasional melalui board examination agar masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
Selain kompetensi klinis, Renan juga mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi. Ketepatan diagnosis dan terapi dinilai menjadi kunci agar pasien memperoleh penanganan yang tepat sekaligus memastikan pembiayaan kesehatan, termasuk dari BPJS Kesehatan, digunakan secara efektif dan efisien.
Pesan serupa disampaikan Ketua PERKI Ade Median Ambari saat mengukuhkan 79 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah baru. Ia mengajak para dokter muda untuk menjadikan evidence-based medicine sebagai dasar setiap keputusan medis demi menjaga kualitas layanan dan keselamatan pasien.
Sementara itu, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama profesi dokter. Menurutnya, kemampuan medis harus selalu diiringi integritas dan profesionalisme karena tanpa kepercayaan publik, pelayanan kesehatan tidak akan berjalan secara optimal.
Ke depan, Kemenkes bersama PERKI dan Kolegium Jantung akan terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses layanan jantung di seluruh Indonesia. Strategi yang disiapkan meliputi percepatan penempatan dokter spesialis intervensi di daerah yang belum memiliki layanan, peningkatan kapasitas dokter di fasilitas kesehatan primer, hingga pengembangan layanan lanjutan seperti pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) dan penanganan gangguan irama jantung di rumah sakit provinsi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan jantung yang cepat, berkualitas, dan berpotensi menyelamatkan nyawa ketika kondisi darurat terjadi.
