Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (kanan) menyerahkan plakat kepada Menteri Perumahan Republik Rakyat Tiongkok, Ni Hong (kiri), usai pertemuan bilateral di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat. Dok: HF.
Jakarta – Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat memperkuat kolaborasi di sektor perumahan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Perumahan RRT Ni Hong di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk bertukar pengalaman dalam mengatasi tantangan penyediaan perumahan, mulai dari persoalan backlog kepemilikan rumah, rumah tidak layak huni, penyediaan lahan, pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi konstruksi dan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Winny Erwindia, jajaran pimpinan Kementerian PKP, serta Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong beserta delegasi pemerintah Tiongkok.
Maruarar mengatakan, Indonesia dan Tiongkok memiliki komitmen yang sama untuk memastikan masyarakat dapat mengakses hunian yang layak. Menurutnya, kerja sama internasional harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berdiskusi cukup panjang mengenai bagaimana menangani backlog perumahan, baik bagi masyarakat yang belum memiliki rumah maupun masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya belum layak huni. Pertemuan ini sangat terbuka, mendalam, dan menghasilkan banyak kesamaan pandangan,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan itu, Maruarar memaparkan berbagai program yang tengah dijalankan Pemerintah Indonesia untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih komprehensif.
Selain pembangunan rumah subsidi tapak dan rumah susun, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program PNM Mekaar.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan nilai aset masyarakat.
Maruarar menegaskan, pembangunan perumahan tidak lagi dipandang sekadar membangun fisik rumah, tetapi menjadi bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Rumahnya dibangun melalui program rumah subsidi, ekonominya diperkuat melalui KUR Perumahan dan PNM Mekaar, sertifikat tanahnya diberikan kepada masyarakat yang berhak, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pemerintah juga mulai mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan permukiman. Mulai tahun ini, setiap unit rumah subsidi akan disertai penanaman satu pohon sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus menjaga kualitas lingkungan permukiman.
Selain itu, Kementerian PKP tengah menyiapkan kebijakan pengelolaan sampah di kawasan perumahan agar pembangunan hunian berlangsung lebih sehat dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa hasil pendataan Badan Pusat Statistik akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang masih tinggal di rumah tidak layak huni secara by name by address.
Data tersebut diyakini akan membuat berbagai program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Selain bertukar pengalaman mengenai kebijakan perumahan, kedua menteri juga mendiskusikan sistem pengelolaan lahan di masing-masing negara. Ni Hong menjelaskan sistem kepemilikan tanah di Tiongkok yang berada di bawah penguasaan negara melalui skema hak guna pakai.
Sementara Indonesia memiliki sistem pertanahan yang berbeda, sehingga pertukaran pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam merumuskan berbagai kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara.
Pembahasan juga menyentuh peluang kerja sama dalam bidang teknologi konstruksi, pembiayaan perumahan, hingga pengembangan kawasan perkotaan. Namun demikian, Maruarar menegaskan bahwa setiap bentuk kolaborasi harus tetap memberikan nilai tambah bagi industri nasional.
Ia menekankan bahwa material bangunan yang telah tersedia dan diproduksi di Indonesia dengan kualitas yang baik harus menjadi pilihan utama dalam setiap proyek hasil kerja sama.
“Kalau semen, pasir, cat, dan material lainnya tersedia di Indonesia dengan spesifikasi yang baik, maka kami meminta menggunakan produk Indonesia. Kerja sama harus dibangun atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan RRT Ni Hong menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Melalui penerjemah, ia menyampaikan bahwa kedua negara telah mencapai sejumlah kesepahaman untuk memperluas kerja sama di sektor perumahan dan urbanisasi.
Menurutnya, Indonesia merupakan mitra strategis Tiongkok, sehingga peluang kolaborasi di bidang perumahan memiliki prospek yang sangat besar. Pemerintah Tiongkok juga siap mendorong perusahaan-perusahaannya menghadirkan teknologi dan kualitas terbaik dengan tetap menyesuaikan kebutuhan pembangunan di Indonesia.
“Kami siap saling belajar dan mencari solusi bersama. Saya percaya kerja sama ini akan memperkuat persahabatan kedua negara sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang perumahan,” ujar Ni Hong.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Tiongkok sepakat memfokuskan kerja sama pada penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Tim teknis dari kedua negara akan segera menyusun langkah konkret, sementara Maruarar memastikan dirinya akan memimpin langsung proses koordinasi lanjutan tersebut.
Pertemuan ini menjadi kunjungan resmi pertama menteri luar negeri yang diterima Maruarar sejak menjabat sebagai Menteri PKP.
Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat berkembang menjadi kerja sama yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, khususnya dalam mempercepat penyediaan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Semoga apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat kedua negara. Indonesia selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan,” tutup Maruarar.
