Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dok: Istimewa.
Jakarta – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri rapat koordinasi penanganan pascabencana di wilayah Sumatera Utara yang digelar pada Kamis (15/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Bobby menyampaikan berbagai masukan strategis, mulai dari pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak hingga kebutuhan pendalaman dan penguatan sungai serta infrastruktur jalan.
Dalam paparannya di hadapan para menteri dan perwakilan kementerian/lembaga, Bobby mengungkapkan estimasi kerugian akibat bencana di Sumatera Utara mencapai Rp69,47 triliun, mencakup sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor lainnya.
“Mohon izin Bapak Menteri dan Ibu Menteri yang kami hormati, estimasi kerugian dari seluruh sektor di Sumatera Utara mencapai Rp69,47 triliun. Angka ini kami sampaikan bukan untuk mendahului atau melampaui kewenangan, namun berdasarkan hasil koordinasi yang telah kami lakukan bersama kementerian dan unit teknis terkait di wilayah Sumatera Utara,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, khusus sektor infrastruktur, terdapat sejumlah ruas jalan yang secara nilai kerusakan tercatat sekitar Rp10,9 triliun. Namun, menurutnya, angka tersebut berpotensi meningkat karena penanganan tidak bisa hanya sebatas perbaikan jalan yang longsor atau terputus.
“Di beberapa titik, jalan tidak cukup hanya diperbaiki pada bagian yang rusak. Diperlukan penguatan struktur, perbaikan kontur, hingga pendalaman alur sungai dan penguatan lereng. Ada kondisi ekstrem di mana jalan tidak lagi layak digunakan tanpa rekonstruksi menyeluruh,” jelasnya.
Bobby menegaskan bahwa pendekatan tersebut penting agar infrastruktur yang diperbaiki memiliki ketahanan jangka panjang dan tidak kembali rusak ketika terjadi bencana serupa. Hal inilah yang turut memengaruhi besarnya total estimasi kerugian yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Seluruh data tersebut, lanjut Bobby, akan dijadikan dasar pengajuan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang ditargetkan rampung sebelum akhir Januari 2026.
“Insyaallah, dokumen R3P ini dapat kami selesaikan sebelum akhir Januari 2026, sesuai dengan data dan gambaran kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera Utara.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Saat ini sudah ada hunian tetap yang dibangun, baik melalui dukungan pemerintah pusat maupun kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait penyediaan lahan hunian tetap, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait status kepemilikan lahan, baik yang merupakan aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lahan masyarakat.
“Kami ditugaskan untuk menyiapkan lahan hunian tetap. Namun di beberapa daerah, status lahan cukup kompleks. Ada yang merupakan aset kementerian, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Ini membutuhkan penetapan lokasi yang jelas dan keputusan administratif yang tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerima penugasan untuk menetapkan lokasi-lokasi hunian tetap melalui Surat Keputusan Gubernur, yang selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya penanganan kerusakan sungai di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang berdampak langsung pada pemukiman dan infrastruktur. Menurutnya, pendalaman dan penguatan sungai harus menjadi bagian integral dari upaya rehabilitasi.
Di akhir pemaparannya, Bobby menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah penanganan darurat, termasuk pergeseran anggaran daerah.
“Kami telah melakukan pergeseran anggaran di tingkat provinsi sebagai bentuk respon cepat, dengan total sekitar Rp430 miliar, untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan awal,” pungkasnya.
