Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kacamata, baju hijau tactical) menyampaikan arahan dalam Rakor Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengeluarkan delapan instruksi strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Delapan instruksi tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Fokus penanganan tidak hanya diarahkan pada pencarian dan pertolongan korban, tetapi juga memastikan komando darurat berjalan efektif, bantuan logistik menjangkau wilayah terisolasi, layanan dasar segera pulih, hingga informasi publik tersampaikan secara akurat.
Berikut delapan instruksi Suharyanto:
- Segera Tetapkan Status Darurat
Instruksi pertama ditujukan kepada pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT.
Suharyanto meminta status darurat segera ditetapkan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait memiliki dasar untuk memberikan dukungan secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegasnya.
- Percepat Pembentukan Posko
Instruksi kedua adalah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Suharyanto meminta unsur TNI dan Polri dilibatkan dalam komando lapangan untuk memastikan seluruh operasi penanganan berjalan dalam satu koordinasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.
- Bentuk Dua Posko Pendampingan Nasional
BNPB juga membentuk dua titik pengendalian untuk memperkuat penanganan di wilayah Flores.
Posko Utama Pendampingan Nasional ditempatkan di Labuan Bajo, sedangkan Posko Taktis dibuka di Maumere. Posko Maumere diarahkan untuk mendukung penanganan di Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” jelas Suharyanto.
- Pusatkan Bantuan di Posko Logistik Nasional
Untuk memastikan bantuan dari luar daerah tersalurkan secara terkoordinasi, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menerima bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat sebelum dikirim ke Flores melalui Labuan Bajo atau Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” kata Suharyanto.
- Basarnas Pimpin Operasi SAR
Keselamatan warga menjadi prioritas berikutnya. Suharyanto meminta Basarnas memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan dengan melibatkan TNI, Polri dan relawan.
Seluruh unsur diminta bergerak bersama untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” tegasnya.
- Pulihkan Layanan Dasar dalam Tujuh Hari
Suharyanto menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Di saat yang sama, pendataan rumah warga yang rusak harus dilakukan sejak awal secara paralel. Pemerintah tidak diminta menunggu sampai masa tanggap darurat selesai untuk memulai pendataan.
Data tersebut akan menjadi dasar penentuan pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujarnya.
- Kerahkan Alutsista untuk Distribusi Logistik
Instruksi ketujuh berkaitan dengan distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.
TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut. Basarnas menyiapkan kapal dan pesawat, sementara BNPB mengerahkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
Seluruh armada difokuskan untuk mengangkut kebutuhan mendesak masyarakat, seperti bahan pangan, selimut dan tenda pengungsian.
“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap Suharyanto.
- Buka Media Center dan Perbarui Informasi Setiap Hari
Instruksi terakhir menyasar komunikasi publik. BNPB mulai mengoperasikan Media Center resmi yang akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA.
Media Center tersebut menjadi kanal informasi resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa dan pembaruan data dari lapangan secara rutin.
Suharyanto menilai langkah ini penting untuk mencegah simpang siur informasi dan disinformasi yang dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
