Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dok: Istimewa.
Jakarta – Langkah taktis dan tidak biasa diambil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menangani krisis pascabencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan dari ruang rapat di Senayan, Dasco justru membuat terobosan dengan membentuk dan menempatkan Satgas DPR Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh.
Kehadiran Satgas DPR di titik terdampak bencana dinilai menjadi game changer dalam proses pemulihan. Pola kerja yang selama ini terhambat birokrasi berlapis berhasil dipangkas, sehingga bantuan pemerintah pusat dapat lebih cepat dan tepat sasaran, langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Satgas bentukan Dasco ini bahkan disebut-sebut sebagai motor penggerak utama perubahan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang kini tampil lebih pro-kemanusiaan dan progresif dalam merespons krisis kemanusiaan di Aceh dan Sumatera.
Keputusan Presiden membuka pintu bantuan internasional hingga menaikkan anggaran pemulihan nasional menjadi Rp60 triliun diyakini merupakan buah dari arus informasi akurat berbasis fakta lapangan yang dikawal langsung oleh Dasco dan tim Satgas DPR di Aceh.
Memotong Birokrasi, Mengikat Eksekutif di Lapangan
Salah satu persoalan klasik dalam penanganan bencana adalah lambannya koordinasi pusat dan daerah akibat prosedur administratif yang berbelit. Menyadari kondisi tersebut, Dasco mengambil langkah berani dengan secara efektif “mengikat” kementerian dan lembaga eksekutif pusat.
Dasco meminta agar Person in Charge (PIC) dari kementerian terkait menetap langsung di Aceh, bukan sekadar datang dan pergi. Strategi ini membuat jalur pengambilan keputusan tidak lagi tersandera proses surat-menyurat ke Jakarta.
Dengan kehadiran pejabat berwenang di lokasi bencana, keputusan strategis dapat diambil dalam hitungan jam, bukan berhari-hari. Dalam kondisi darurat, Dasco menilai kehadiran fisik pejabat berotoritas di lapangan adalah kunci keberhasilan pemulihan.
Melalui mekanisme Rapat Satgas DPR di Aceh, para menteri dan pimpinan lembaga juga “dipaksa” duduk bersama mendengarkan langsung laporan Gubernur Aceh dan para bupati. Pola dialog ini meminimalkan distorsi informasi yang kerap terjadi saat laporan harus melewati jalur birokrasi panjang.
Dorong Tambahan Anggaran Rp1,63 Triliun
Gebrakan Dasco tidak berhenti pada aspek koordinasi. Melalui fungsi pengawasan anggaran DPR, ia mendorong adanya tambahan dana khusus bagi Aceh yang fiskalnya terkuras akibat bencana.
Hasilnya, Dasco berhasil mengamankan tambahan anggaran sebesar Rp1,63 triliun melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini diproyeksikan untuk memulihkan stabilitas keuangan daerah agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
Capaian ini mempertegas peran Satgas DPR pimpinan Dasco bukan sekadar sebagai pengawas, melainkan aktor aktif dalam menghadirkan solusi konkret bagi daerah terdampak bencana.
Akselerasi Huntara dan Huntap
Efektivitas kerja Satgas DPR juga bersinergi dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan kerja ke Aceh bersama 10 menteri dan 15 direktur utama BUMN, Presiden menekankan bahwa kehadiran negara harus diwujudkan lewat eksekusi nyata di lapangan.
Presiden menargetkan pembangunan 15.000 Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) melalui skema Danantara harus rampung dalam waktu tiga bulan. Target ambisius ini dinilai realistis karena adanya pengawasan langsung Satgas DPR yang berkantor di Aceh.
Negara Hadir di Jantung Serambi Mekkah
Secara senyap namun efektif, Dasco dinilai berhasil mewujudkan kehendak rakyat Aceh agar negara benar-benar hadir, bukan hanya lewat wacana dan kunjungan seremonial. Dengan berkantor langsung di Aceh, Satgas DPR memastikan setiap rupiah dari anggaran pemulihan yang kini mencapai Rp60 triliun benar-benar sampai ke masyarakat terdampak.
Perubahan sikap Presiden Prabowo yang kini membuka diri terhadap bantuan asing juga mendapat dukungan luas dari publik Aceh, karena dinilai sebagai langkah paling rasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan infrastruktur.
Melalui pengawasan langsung dari jantung Serambi Mekkah, pemulihan Aceh kini tak lagi sekadar dibahas di ruang rapat ber-AC di Jakarta, melainkan dikawal langsung di titik nol bencana.
