Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (kanan) saat meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran mendapat pemaparan mengenai kondisi Karhutla dan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Suharyanto mengatakan, dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kalimantan, kondisi Karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif lebih ringan. Berdasarkan laporan penanganan pada Kamis, sekitar 36 hektare lahan berhasil dipadamkan.
Meski demikian, Suharyanto mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah. Patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru maupun titik yang kembali aktif.
“Memang dari tiga provinsi yang terbakar di Kalimantan ini, ini yang agak ringan di Kalimantan Selatan. Hari ini hanya memadamkan kurang lebih lahan 36 hektare,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemetaan BNPB, wilayah Kalimantan Barat menjadi daerah dengan kondisi Karhutla paling berat, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Kalimantan Barat yang pertama, kedua Kalimantan Tengah, yang ketiga adalah Kalimantan Selatan. Relatif Kalimantan Selatan ini lebih baik,” ujarnya.
Sementara secara nasional, Suharyanto menyebut luas lahan yang terbakar di enam provinsi kawasan gambut mencapai sekitar 72.000 hektare.
Menurutnya, angka tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama saat fenomena El Nino 2023. Namun, pemerintah tetap tidak boleh lengah dan terus memperkuat penanganan di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga menyoroti dampak Karhutla terhadap jarak pandang dan aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat meskipun kobaran api tidak selalu terlihat.
BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait pun terus melakukan pemantauan serta penanganan Karhutla melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Suharyanto menegaskan, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat untuk mengantisipasi perkembangan Karhutla di Kalimantan, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
