Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dok: Istimewa.
Jakarta – Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dari 9,03 persen pada Maret 2024.
Data tersebut dipaparkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (28/10/2026). Dalam diskusi bertajuk “Mengawal 2 Tahun Asta Cita” itu, Amalia menjelaskan perkembangan sejumlah indikator sosial ekonomi selama dua tahun terakhir.
Menurut Amalia, tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,47 persen, sebelum kembali turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
“Dalam dua tahun ini, di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, telah berhasil menurunkan jumlah orang miskin hampir satu juta orang,” ujar Amalia.
Pernyataan tersebut menyoroti perubahan jumlah penduduk miskin dalam periode yang dibahas. Meski demikian, perkembangan angka kemiskinan perlu dilihat dengan memperhatikan periode pengukuran dan berbagai indikator lain yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat.
Tak Hanya Kemiskinan
Bagi BPS, potret kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur melalui angka kemiskinan semata. Indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, dan usia harapan hidup, turut memberikan gambaran mengenai perkembangan kualitas hidup penduduk.
Amalia menyampaikan bahwa IPM Indonesia terus meningkat. Ia juga menyebut tiga provinsi yang telah masuk kategori IPM sangat tinggi, yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Riau.
Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus bertambah, menjadi salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan kondisi kesehatan penduduk.
Berbagai indikator tersebut memperlihatkan pentingnya melihat pembangunan secara menyeluruh. Penurunan kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Data sebagai Kompas Kebijakan
Di tengah dinamika sosial ekonomi nasional, data statistik memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menentukan arah kebijakan. Data yang terukur dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi program, mengidentifikasi persoalan, sekaligus menyusun langkah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Amalia menegaskan, BPS menghasilkan ratusan indikator statistik setiap tahun yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
“BPS ini menyajikan ratusan indikator setiap tahunnya dan tentunya ratusan indikator ini digunakan sebagai kompas pembangunan sekaligus sebagai landasan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membaca data secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada satu indikator tertentu.
Pesan tersebut menjadi relevan dalam menilai perkembangan kesejahteraan nasional. Angka kemiskinan memberikan gambaran penting, tetapi pemahaman yang lebih utuh juga membutuhkan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.
Dengan menjadikan data sebagai pijakan, capaian yang telah diraih dapat dievaluasi secara terukur, sementara tantangan yang masih tersisa dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan berikutnya.
