Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan bantuan renovasi dan pembangunan rumah layak huni menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui pemadanan data kesejahteraan dan pemetaan kawasan permukiman, pemerintah bersama sektor swasta berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program perumahan rakyat.
Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, perwakilan PT Djarum, PT Astra International Tbk, serta Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Kantor Mandiri PKP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan itu, BPS berperan membantu membersihkan dan memadankan data calon penerima bantuan yang diajukan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi data ganda sekaligus memetakan tingkat kesejahteraan calon penerima agar bantuan tidak salah sasaran.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, data yang diterima dari Djarum dan Astra telah ditelaah untuk mengetahui posisi kesejahteraan calon penerima.
Dari sekitar 2.242 data calon penerima yang dibahas dalam pertemuan tersebut, BPS membantu melakukan pemetaan sebagai dasar untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih terarah.
“Artinya, rencana bantuan dari Astra ini memang menyasar kepada keluarga yang berada di posisi 40 persen tingkat kesejahteraan terbawah,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, pemadanan data menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan perumahan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Selain mengurangi potensi duplikasi penerima, informasi mengenai tingkat kesejahteraan dapat membantu pemerintah dan perusahaan menentukan kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan.
BPS juga mendukung penentuan lokasi bantuan melalui pemetaan kondisi kawasan permukiman. Amalia menyampaikan bahwa BPS telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memetakan wilayah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) kumuh.
Data tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan lokasi renovasi dan pembangunan rumah berikutnya.
Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga serta lingkungan tempat tinggal, bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung perbaikan kualitas permukiman.
Upaya ini sejalan dengan arahan Menteri PKP Maruarar Sirait yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan perumahan.
Ia meminta agar pemilihan penerima dan lokasi bantuan dilakukan secara transparan serta tidak dipengaruhi kepentingan kontraktor, pemasok, pengembang, maupun konsultan tertentu.
Maruarar menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni membutuhkan semangat gotong royong berbagai pihak.
Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah melalui anggaran negara, tetapi juga pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lain yang memiliki komitmen membantu masyarakat.
Kontribusi sektor swasta melalui program CSR menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan bantuan. Pada 2026, Djarum menargetkan dukungan sebanyak 3.283 unit rumah melalui pembangunan baru dan renovasi. Hingga 14 Oktober 2026, realisasi yang disampaikan dalam pertemuan mencapai 2.138 unit.
Sementara itu, Astra meningkatkan target kontribusi CSR perumahan pada 2026 menjadi sekitar 4.000 unit, dari komitmen awal 3.250 unit.
Hingga tanggal yang sama, Astra telah merealisasikan renovasi 100 unit rumah. Astra juga merencanakan dukungan pembangunan rumah susun di Jakarta dan Bandung.
Besarnya kontribusi tersebut membuat koordinasi data dan penentuan penerima menjadi semakin penting.
Melalui sinergi antara BPS, Kementerian PKP, pemerintah daerah, dan perusahaan, pelaksanaan bantuan diharapkan berjalan lebih terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah ketersediaan hunian, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah yang layak, sehat, dan aman.
Dengan dukungan data statistik yang lebih terarah, BPS memperkuat perannya dalam membantu pemerintah menyusun prioritas penerima dan wilayah bantuan.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan memperluas manfaat program renovasi rumah rakyat sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan.
