Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Dok: Istimewa.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat langkah penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024. Fokus penyidikan kini mengarah pada penelusuran keterlibatan para penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik baru saja merampungkan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah biro travel di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Menurutnya, dua wilayah tersebut menjadi perhatian utama karena memiliki jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang cukup banyak dan aktif dalam pelaksanaan program haji khusus.
“Pekan lalu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap biro-biro travel di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan secara nasional,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebut pemeriksaan dilakukan secara maraton terhadap banyak pihak, mengingat tingginya potensi keterlibatan PIHK dalam pengelolaan kuota yang dinilai tidak sesuai aturan. KPK, kata Budi, ingin memastikan seluruh proses penetapan dan distribusi kuota haji berjalan transparan serta bebas dari praktik jual beli atau pengalihan kuota yang tidak sah.
Hingga awal November 2025, lembaga antirasuah itu telah memeriksa lebih dari 350 biro travel di berbagai provinsi. Pemeriksaan tersebut mencakup konfirmasi dokumen, izin penyelenggaraan haji, hingga potensi adanya perantara yang terlibat dalam pengelolaan kuota. Budi menjelaskan bahwa keterangan dari masing-masing biro travel sangat dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani penyidik.
“Setiap keterangan dari PIHK menjadi penting untuk memastikan sejauh mana proses distribusi kuota dilakukan secara benar dan apakah ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan pribadi dari mekanisme tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Mendagri Dorong Kepala Daerah Berinovasi Lewat Ajang Anugerah Cita Negeri
Sejalan dengan itu, KPK juga tengah melakukan koordinasi dengan lembaga audit negara untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara yang muncul akibat penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji. Penghitungan ini mencakup analisis terhadap jumlah kuota tambahan yang diduga dialihkan kepada pihak tertentu tanpa mekanisme resmi, serta kemungkinan adanya penerimaan dana yang tidak sah.
KPK menegaskan akan memanggil kembali para pimpinan biro travel yang belum memenuhi panggilan sebelumnya. Lembaga tersebut menilai kehadiran dan keterbukaan dari setiap penyelenggara haji khusus sangat krusial untuk memperkuat bukti-bukti dalam penyidikan perkara ini. “Bagi PIHK yang belum hadir, akan dijadwalkan kembali pemanggilannya. Kami berharap semua pihak kooperatif karena ini untuk kepentingan penyidikan,” ujar Budi.
Pemeriksaan di wilayah Sulsel dan Kaltim sendiri melengkapi rangkaian kegiatan serupa yang telah dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Melalui strategi penyidikan yang menyebar ke berbagai daerah, KPK berupaya mengidentifikasi pola penyimpangan yang diduga terjadi secara sistematis.
Meski belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah sumber menyebutkan bahwa penyidik telah mengantongi nama-nama yang diduga berperan penting dalam proses pengaturan kuota haji di luar mekanisme resmi. Namun, KPK menegaskan bahwa pengumuman tersangka baru akan dilakukan setelah seluruh alat bukti dan keterangan saksi dinyatakan lengkap.
Budi menekankan bahwa lembaganya berkomitmen menyelesaikan penyidikan ini secara tuntas. KPK ingin memastikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat berlangsung dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari praktik korupsi yang mencederai kepercayaan masyarakat.
“KPK berupaya menjaga agar ibadah haji tidak dikotori oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini adalah persoalan kepercayaan publik, bukan sekadar angka kuota,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi salah satu perkara besar yang mendapat perhatian publik sepanjang tahun 2025, terutama karena menyangkut hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia yang menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. KPK memastikan penyidikan akan terus berjalan dengan menjunjung asas kehati-hatian dan profesionalitas agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.
