Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Program ini dirancang untuk meringankan beban pembiayaan perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui penurunan suku bunga menjadi 8 persen flat per tahun.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi sekitar 14 juta perempuan yang tergabung dalam ekosistem PNM Mekaar di seluruh Indonesia.
Komitmen pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKP) antara Kementerian UMKM dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Ballroom Nareswara, Smesco, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Regi Perdana dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, disaksikan Maman bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza.
Maman menjelaskan, program KPPS merupakan kebijakan yang lahir dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro, khususnya terkait tingginya beban bunga pembiayaan.
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah pertemuan dengan Presiden, pemerintah mendapatkan arahan untuk mengkaji kemungkinan penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar yang selama ini berada di kisaran 25 persen.
“Alhamdulillah, setelah dieksercise oleh tim Kemenko Perekonomian, PNM, BUMN, dan kita Kementerian UMKM, ketemu di angka 8 persen,” ujar Maman.
Menurutnya, penurunan bunga tersebut diharapkan dapat mengurangi beban para perempuan prasejahtera sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan menopang ekonomi keluarga.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan KPPS hingga Desember 2026. Dalam skema tersebut, penerima memperoleh pembiayaan dengan bunga 8 persen flat per tahun, sementara pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 persen flat per tahun.
Adapun plafon pembiayaan ditetapkan maksimal Rp15 juta per akad untuk setiap penerima. Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan dan dapat diperpanjang hingga 12 bulan sesuai ketentuan program.
Maman menegaskan, pelaksanaan KPPS harus dilakukan secara hati-hati agar manfaat kebijakan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran. Karena itu, pemerintah bersama PNM terlebih dahulu melakukan uji coba terhadap sekitar 1.000 hingga 2.000 nasabah sebelum memperluas implementasi program.
“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Maka dari itu PNM mendorong dulu pilot project, dibuat dulu test case sekitar 1.000 sampai 2.000 nasabah, dalam rangka agar bisa kita evaluasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan bahwa kerja sama KPPS menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan perempuan prasejahtera dalam mengembangkan usaha dan membangun masa depan keluarga yang lebih baik.
Menurut Arief, potensi ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh di pusat bisnis dan kawasan industri, tetapi juga berasal dari usaha-usaha kecil yang dijalankan perempuan di berbagai daerah. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan akses pembiayaan dan pendampingan yang memadai.
“Melalui program PNM Mekaar, kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan, literasi keuangan, pelatihan usaha, dan kesempatan untuk membangun jejaring ekonomi,” ujar Arief.
Ia menegaskan, PNM siap menjalankan program KPPS mulai 9 November 2026 atau pekan kedua November setelah menyelesaikan proses administrasi dan persyaratan akses host-to-host Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bersama Kementerian Keuangan.
PNM juga menargetkan 1,7 juta penabung hingga akhir 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Arief menambahkan, keberhasilan KPPS tidak hanya diukur dari semakin luasnya akses pembiayaan, tetapi juga dari perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat. Karena itu, PNM akan mengoptimalkan jaringan pendampingan yang selama ini menjadi bagian dari pemberdayaan nasabah Mekaar.
Sejalan dengan hal tersebut, Maman menegaskan bahwa pemberdayaan menjadi kewajiban dalam pelaksanaan KPPS. PNM harus melakukan kunjungan kepada nasabah minimal satu kali dalam dua minggu melalui account officer (AO), sekaligus memantau perkembangan usaha dan meningkatkan kapasitas penerima pembiayaan.
Maman juga meminta PNM memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai tata kelola yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa program tersebut diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Mereka tidak punya keinginan untuk menjadi konglomerat. Mereka hanya berkepentingan melalui program ini untuk survive serta menyambung hidup mereka besok, bahkan satu minggu ke depan,” ungkapnya.
Selain pengawasan penyaluran, pemerintah mengatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan subsidi. PNM diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran paling sedikit satu kali setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Evaluasi dilakukan setiap semester, sementara pengawasan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
Maman berharap PNM dapat menjadi contoh bagi lembaga penyalur berikutnya dalam menjalankan KPPS. Pemerintah akan terus mengawal agar program ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan dengan bunga lebih ringan, tetapi juga menghadirkan pendampingan yang mampu menjaga keberlanjutan usaha perempuan prasejahtera di berbagai daerah.
Pemerintah bersama PNM juga merencanakan peluncuran program pada pekan ketiga November 2026, dengan target melibatkan 30.000 peserta, terdiri atas 10.000 peserta secara langsung dan 20.000 peserta secara daring. Jadwal tersebut akan menyesuaikan agenda Presiden.
