Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dok: Istimewa.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Angka tersebut menunjukkan perkembangan inflasi nasional masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen masih terkendali dan berada pada rentang target pemerintah. Penyumbang andil inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,40 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,59 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 persen,” jelas Amalia di Jakarta, Senin (2/11).
BPS mencatat sejumlah komoditas memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga secara tahunan. Komoditas tersebut antara lain bensin, cabai rawit, ikan segar, emas perhiasan, beras, minyak goreng, tarif angkutan udara, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), serta nasi dengan lauk.
Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang berperan meredam laju inflasi. Telur ayam ras, bawang merah, kelapa, dan kentang tercatat sebagai komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil terhadap peredaman inflasi.
Dari perspektif kewilayahan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada Oktober 2026. Namun, tingkat inflasi masing-masing daerah menunjukkan variasi sesuai dengan karakteristik dan perkembangan harga komoditas di wilayah tersebut.
Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,07 persen, sedangkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan inflasi terendah sebesar 2,52 persen. Dari total 38 provinsi, sebanyak 26 provinsi mengalami inflasi di atas angka nasional, sementara 12 provinsi lainnya berada di bawah angka nasional.
Amalia menegaskan, perbedaan tingkat inflasi antardaerah perlu dilihat berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Faktor yang memengaruhi perubahan harga di satu daerah belum tentu memberikan dampak serupa di daerah lainnya.
“Perkembangan inflasi di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga faktor pendorongnya pun tidak selalu sama. Sebagai contoh, di Sulawesi Utara, yang mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,07 persen, kenaikan harga terutama didorong oleh cabai rawit, ikan segar, dan tarif angkutan udara,” ungkap Amalia.
Ia juga menjelaskan bahwa di Papua Barat, inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan cabai rawit. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, tarif angkutan udara justru mengalami deflasi atau penurunan harga.
“Hal ini menunjukkan bahwa dinamika harga komoditas di setiap daerah dapat berbeda-beda,” tambahnya.
Data inflasi Oktober 2026 tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa di tingkat nasional maupun daerah. Melalui penyajian data yang terperinci, BPS menghadirkan informasi statistik sebagai salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam memahami dinamika harga serta merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
